SURABAYA, beritalima.com | Ketua Umum Organisasi Pemuda Pusura, Hoslih Abdullah, mengungkapkan keprihatinannya atas rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penanganan Covid 19 DPRD Surabaya. Apalagi, Pansus itu untuk menyoroti kinerja Pemkot (Pemerintah Kota) Surabaya dalam penanganan Covid 19 di Surabaya.
Cak Dullah, panggilan akrabnya, mengharapkan polemik tarik ulur rencana pembentukan Pansus DPRD Surabaya diakhiri.
“Kalau dilanjutkan akan berdampak negatif pada program Pemerintah Kota Surabaya berupa bansos (bantuan sosial, Red), BLT (Bantuan Langsung Tunai, Red) dan bantuan lainnya”, ujarnya.
“Sampai sekarang bantuan dari pemerintah belum maksimal. Masyarakat Surabaya sangat membutuhkan realisasi bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Pusat. Baik berupa Sembako, BLT atau apapun namanya yang akan dikucurkan”, lanjutnya.
Cak Dullah mengharapkan semua pihak bahu membahu mengedepankan kepentingan rakyat diatas segala-galanya untuk memutus mata rantai Virus Covid 19.
“Kondisi sebagian besar masyarakat Surabaya dari berbagai tingkatan ekonomi sedang terpuruk. Nyaris semua pengusaha/UMKM/UKM merugi dan “sakit”. Banyak karyawan dirumahkan. Pengangguran dan kemiskinanpun meningkat tajam,” tuturnya.
Namun Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony, sebagai penggagas Pansus Penanganan Covid 19 DPRD Surabaya, menilai, justru Pansusdibentuk untuk menguatkan kinerja Gugus tugas Covid 19 di Surabaya agar lebih maksimal keberhasilannya.
Salah satunya dengan pembentukan Anak Gugus Tugas Covid 19 tingkat Kelurahan sebagai ujung tombak yang bersinggungan langsung dengan masyarakat yang ditangani.
“Pertama mengajak Gugus Tugas menyusun roadmap, merumuskan masalahnya, kemudian memetakan penyelesaiannya, menginventarisasi sarana prasarana yang dibutuhkan, konsekuensi-konsekuensi yang harus dilaksanakan secara tertata dan terukur, agar masyarakat tidak dirugikan bertumpuk-tumpuk,”katanya. (Red).
