JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali menegaskan komitmen lembaga yang dia pimpin untuk memperjuangkan nasib guru dan tenaga pendidik honorer. Komitmen itu diperlihatkan dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer.
Senator Dapil Provinsi Jawa Timur itu mengatakan, pendirian Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer merupakan inisiatif dari Komite III dan Komite I DPD RI. Setelah dibahas rapat panitia musyawarah, usul dibawa ke sidang paripurna XI DPD RI Masa Sidang V/2020-2021, Kamis (6/5).
Dalam paripurna, pembentukan Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer disetujui dan disahkan. “DPD RI berkomitmen memperjuangkan nasib para guru dan tenaga pendidik honorer di seluruh Indonesia. Kita ketahui, kesejahteraan guru honorer sangat rendah sehingga menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.”
Dia memahami ada keterbatasan pemerintah terhadap pemenuhan belanja pegawai. Namun, DPD RI memastikan mengawal aspirasi guru honorer.
“Melalui pansus ini, DPD RI berjuang agar guru honorer diangkat sebagai pegawai.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara&Reformasi Birokrasi telah menyiapkan formasi untuk 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Tapi dengan pansus yang baru saja disahkan, kami harap bisa membantu jutaan guru honorer lainnya yang belum terakomodir.”
LaNyalla berharap Komite III yang membidangi pendidikan dan Komite I mengurus soal Pemerintah Daerah bersinergi. Diharapkan, perjuangan pansus membawa dampak signifikan.
“Segera bekerja dan lakukan upaya yang bisa merealisasikan harapan guru yang sudah mengabdi mungkin belasan hingga puluhan tahun, tapi belum juga diangkat sebagai pegawai. Mari perjuangkan nasib mereka,” tegas Alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.
Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni mengatakan, permasalahan guru honorer bukan hanya isu di daerah perkotaan, seluruh wilayah di Indonesia mengalami hal serupa. “Karena di lapangan sudah membara. Tujuan kami dengan pansus ini, untuk mengangkat harkat dan martabat guru.”
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menyebut, persoalan guru dan tenaga pendidikan honorer telah menjadi momok Pemerintah Daerah. Untuk itu, Komite I siap memfasilitasi persoalan yang dihadapi Pemda bersama alat kelengkapan dewan lainnya. “Para bupati menjerit karena mereka tak bisa menangani permasalahan guru honorer ini,” kata Fachrul.
Sidang paripurna juga mengesahkan pergantian anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) dari Prof Dr Jimly Asshiddiqie, digantikan Fahira Idris. Kemudian keanggotaan Kelompok DPD di MPR yang semula diwakili Fahira Idris diduduki digantikan Jimly. (akhir)
