SURABAYA, Beritalima.com-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2024, Rabu (14/5/2025).
Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Pansus, HM. Hasan Irsyad, menyampaikan berbagai evaluasi dan rekomendasi strategis terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur selama setahun terakhir.
“Pansus telah melakukan sejumlah rapat kerja dengan seluruh Perangkat Daerah (PD), Rumah Sakit, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur mulai tanggal 15 April sampai dengan 9 Mei 2025,” kata Hasan Irsyad dalam laporannya.
Salah satu sorotan utama adalah capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Timur, terutama terkait persentase penduduk miskin.
“Pansus mencatat bahwa Persentase Penduduk Miskin Tahun 2024 mencapai 9,56%, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu 10,56–9,75,” ujarnya.
Namun, Irsyad menilai terdapat kejanggalan pada data kemiskinan tersebut.
“Persentase penduduk miskin sebesar 9,56% atau sama dengan 3.893.820 jiwa, terjadi anomali dengan jumlah masyarakat miskin yang dicover sebagai peserta PBI JK,” jelasnya.
Menurut data BPJS Kesehatan, jumlah masyarakat miskin Jawa Timur yang tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mencapai 14,99 juta jiwa.
Bahkan, Dinas Sosial (Dinsos) Jatim sedang mengupayakan tambahan 3 juta peserta dari kalangan masyarakat miskin.
“Hal ini menunjukkan bahwa data presentase penduduk miskin dari BPS sangat jauh gap-nya dengan jumlah masyarakat miskin yang menjadi peserta PBI JK sesuai dengan data BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Pansus merekomendasikan agar Pemprov Jatim segera melakukan pendataan by name by address berbasis sistem informasi yang akurat.
“Pendataan ini penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan penanganan kemiskinan,” tegas Hasan Irsyad.
Selain itu, bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan harus diberikan secara tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
Pansus juga mendorong peningkatan kuantitas pelatihan kerja dan pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur untuk melaksanakan kebijakan afirmatif anggaran penurunan kemiskinan juga penting, khususnya bagi kabupaten dengan angka kemiskinan di atas 15% pada akhir 2024,” sambungnya.
Di samping itu, Pansus juga menilai lemahnya pengelolaan aset daerah.
“Pansus menemukan banyak aset dikuasai pihak lain secara melawan hukum, dan Pemprov Jatim belum memiliki data terpadu aset daerah,” ungkap politisi Golkar tersebut.
Menurutnya, aset daerah yang nilainya mencapai lebih dari Rp56,3 triliun belum dikelola secara terkoordinasi antar dinas dan instansi. Untuk itu, Pansus meminta agar segera disusun master plan pendataan dan pendayagunaan aset daerah dengan target capaian yang terukur tiap tahun.
“Pemprov juga harus melaksanakan penyelesaian hukum terhadap aset yang dikuasai pihak lain dan segera mendayagunakan idle asset agar berdampak pada peningkatan penerimaan daerah,” paparnya.
Tak hanya itu, kinerja BUMD pun menjadi perhatian Pansus. Menurut Irsyad, kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian, khususnya ekonomi UMKM, dinilai belum optimal.
“Beberapa BUMD menghadapi masalah manajerial, tata kelola bisnis yang tidak visible, serta kualitas SDM yang belum profesional,” tukasnya.
Karena itu, Pansus mendorong Pemprov Jatim melakukan evaluasi melalui audit kinerja untuk memastikan seluruh BUMD mampu menjaga performa bisnis yang sehat dan bermanfaat.
Khusus kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim, Pansus meminta penegakan prinsip good and clean corporate governance. Terutama dalam pengawasan kewenangan Kepala Kantor Cabang terkait persetujuan fasilitas kredit.
“Terjadinya skema kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jakarta yang berpotensi merugikan hingga Rp 560 miliar harus menjadi pelajaran penting dan diusut lebih lanjut agar tak terulang di masa mendatang,” pungkas Irsyad.(Yul(
