JAKARTA, Beritalima.com– Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI terus menggali permasalahan di Bumi Cendrawasih tersebut seperti hak ekonomi sosial, budaya dan isu-isu strategis soal Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi paling Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.
“Kami memandang penting isu-isu strategis di Papua. Walau Pansus hanya punya waktu enam bulan, mudah-mudahan bisa menggali permasalahan di Papua,” ucap Ketua Pansus Papua, Filep Wamafma saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPD RI, Jakarta, awal pekan ini.
Dikatakan, pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua Barat sebagai respon Pemerintah Pusat atas berbagai permasalahan krusial yang terjadi di tanah Papua dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan keadilan buat rakyat di Papua.
“Ternyata selama ini Otsus belum berhasil mewujudkan kesejahteraan dan keadilan buat masyarakat Papua dan Papua Barat khususnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya,” jelas Filep.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2019, Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu 27,53 persen. Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan masih diatas 20 persen, yaitu 22,17 persen.
“Pemerintah Pusat belum mampu menekan tingginya angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat secara signifikan walau dana Otsus 2019 telah mencapai Rp. 5,85 Triliun,” kata senator asal Papua Barat itu.
Filep menjelaskan, di sektor pendidikan, tenaga pengajar masih terbatas dan penyebarannya tidak merata. Bahkan, sarana prasarana pendidikan yang berkualitas untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang baik dan sesuai standar pendidikan di Indonesia juga sangat diperlukan.
“Masih banyak sekolah di pedalaman Papua yang belum memiliki fasilitas layak. Selain itu juga tidak ada sarana penunjang proses belajar-mengajar,” tutur Filep.
Anggota Pansus Papua DPD RI lainnya, Eni Sumarni menilai, ada beberapa kepastian hukum yang tidak jelas di Papua yang menjadi permasalahan bersama. “Tentu, Pansus Papua ini perlu menginventarisir permasalahan hukum yang saat ini belum ada solusi. Hal itu mungkin berdampak pada sektor kesehatan, pendidikan dan perekonomian,” kata Eni.
Sekretaris Dewan Adat Papua, Leonard Imbiri menilai, pesimisme terhadap permasalahan yang ada di Papua sangat kuat. Namun, Leonard menaruh harapan pada generasi baru Papua di DPD RI yang memperjuangkan suara masyarakat Papua. “Saya ada perasaan, ada komitmen atau semangat untuk jalan keluar bagi penyelesaian di Papua,” tutur dia.
Leonard menilai, masalah Otsus Papua bisa menyangkut aspek dasar yaitu memenuhi hak-hak dasar masyarakat Papua. Untuk itu, ia berharap, DPD RI bisa menyentuh dan memahami Otsus Papua. “Kami berharap DPD RI bisa menyentuh dan memahami Otsus Papua. Karena ini merupakan hak-hak dasar masyarakat Papua.”
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth menjelaskan, strategi membangun Papua harus melihat grand design seperti akar masalah, indikator dan aksi yang terjadi di Papua serta Pemerintah Pusat juga perlu melakukan secara simultan, sinergitas pembangunan berbasis tujuh wilayah adat, SDM, infrastruktur, dan ekonomi lokal. (akhir)
