Bengkulu, beritalima.com | Terhitung Sabtu besok (16/5/2020) Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melaporkan perkembangan ketahanan pangan di daerah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal tersebut berdasarkan pembahasan dalamvirtual meeting terkait ketahanan pangan daerah yang dipimpin oleh Plh. Direktorat Jendral Bina Pembangunan Darah (Bangda) Kemendagri yang diikuti Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani, bertempat di ruang kerjanya, Jumat (15/5).
Rapat membahas tentang ketersediaan 11 bahan pangan daerah saat tanggap darurat Covid-19 meliputi: beras, jagung, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging kerbau serta daging ayam.
Dari 11 bahan pangan itu yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan adalah gula pasir yang dialami semua daerah.
“Kalau di Bengkulu katersediaan gula pasir masih mencukupi, tapi harga jualnya di atas harga eceran tertinggi berkisar antara Rp 17 ribu hingga Rp 18 ribu perkilogramnya, sebelumnya kan harga gula pasir masih di kisaran Rp 12 ribu. Hal inilah yang selanjutnya akan kita bahas juga bersama satuan tugas, kenapa ini bisa terjadi dan langkah apa saja yang harus diambil,” papar Yuliswani.
Berdasarkan hasil virtual meeting tersebut semua daerah diharapkan memiliki laporan ketahanan pangan secara paralel dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi, kemudian dari pemerintah provinsi melaporkannya ke Kemendagri.
Satuan tugas ini melibatkan TNI/Polri dan Bulog. Pembentukan Satuan Tugas Monitoring Ketahanan Pangan Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah pusat. Selain itu agar mengetahui potensi pangan dan disitribusi tiap daerah maupun suplay dan demand yang dapat menginformasikan kondisi bahan pangan di daerah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan pemerintah.
“Kita sudah punya semua datanya, tinggal melaporkan kepada Kemendagri. Tadi dijelaskan juga bahwa satuan tugas monitoring akan menjamin pengukuran data yang cepat dan benar, sehingga informasi yang disajikan bersifat aktual sebagai bahan penting untuk pengambilan kebijakan,” demikian Yuliswani. (rl)
