Palembang – Rapat Paripurna III masa persidangan I DPRD kota Palembang tahun 2017, dengan agenda sidang Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Palembang tahun 2016 yang dilaksanakan di ruang rapat Paripurna DPRD, Selasa (25/4)2017
Pada rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Hj.Sriwahyuni, dihadiri oleh ketua DPRD H. Darmawan, Walikota Palembang, para kepala OPD serta jajaran ASN pemerintahan kota Palembang, para anggota DPRD dari masing – masing fraksi dan para undangan lainnya yang sempat hadir.
Pandangan umum Fraksi Demokrat terhadap LKPJ Walikota yang disampaikan oleh, Zainal Abidin yaitu, “mengapresiasi atas prestasi yang diraih pemkot Palembang yang mendapat tiga penghargaan sekaligus dari MenPAN-RB, pelayanan RS Bari yg sudah baik, menghimbau untuk pemanfa’atan potensi daerah dan pemetaan anggaran keuangan yg terukur dengan baik dan maksimal”
Pandangan umum Fraksi PDIP disampaikan oleh H. Edy Sa’at
bahwa, “menyetujui untuk dibahas lebih lanjut LKPJ Walikots di Komisi – Komisi DPRD kota Palembang agar dihadiri oleh para kepala OPD terkait, meminta Pemkot menuntaskan pemasangan PDAM masyarakat yg sudah mendaftar tapi belum tepasang (Sematang Borang,SU II dan Plaju), mengapresiasi, memberi dukungan dan motivasi untuk kesuksesan pembangunan yang lebih baik lagi kedepan, memaksimalkan potensi PAD, mempertanyakan alat cetak e-KTP yangg belum direalisasikan dengan baik, meminta penanggulangan permasalahan banjir waktu hujan di sekitar jalan DI Panjaitan kelurahan Sentosa”.
Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Lailata Ridha dalam pandangan umum Fraksinya, “turut memberikan apresiasi atas keberhasilan peningkatan kesejahteraan yg dicapai, meminta untuk pemanfaatan PAD lebih maksimal lagi, menuntaskan masyarakat yang belum membuat e-KTP, menghimbau agar pihak dinas terkait bekerja lebih baik lagi untuk mengatasi jalan – jalan yang macet seperti di Sudirman, depann Unsri simpang kapt.A.Rivai depan Samsat, segera menyelesaikan tapal batas di beberapa daerah, kepada Lurah, Camat untuk bersikap netral dalam pemilihan RT RW jangan ada kepentingan tertentu, meminta menertibkan pengemis dan Anak jalanan ( anjal ) yang masih berkeliaran, menempatkan orang yang profesional pada pimpinan BUMD”.
Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum oleh Jhon Harno bahwa, “mengharapkan untuk pemkot menertibkan parkir – parkir liar, pelayanan RS Bari terhadap peserta BPJS, menindak lanjuti blangko e-KTP, tindak lanjuti izin bangunan yg berubah fungsi dan setuju untuk dibahas di Komisi – Komisi”.
Fraksi Kebangkitan Bangsa Hj. Nurhilia menyampaikan tentang “penerapan good goverment menjadi ruh kinerja pemerintah dan berkomitmen secara profesional untuk meraih hasil maksimal, menerapkan saksi pada pengusaha apabila melanggar, persoalan banjir yang tidak pernah tuntas agar lebih diperhatikan termasuk masalah perda penimbunan rawah, trafic lalu lintas yang semakin banyak menimbulkan persoalan, seperti kemacetan jalan, parkir – parkir di pinggir jalan untuk lebih ditertibkan, kami Fraksi PKB memahami dan setuju untuk dibahas lebih lanjut di Komisi – Komisi”.
Dari Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Maretha Zulkendari yaitu, “mimta diperhatikan lagi mengendi pengelolaan pasar yg masih semerawot, pengawasan kinerja Pol PP pedagang kak lima di pasar 16 Ilir yg masih semraut, pengawasan pengurusan IMB, gaji honor maupun ASN yang belum dibayarkan, penambahan armada pengangkut sampah jika perlu sampai ke tingkat RT, mengatasi kondisi banjir saat hujan, penertiban parkir liar dan memungut tarif yg melanggar perda, aset yang terlantar hendaknya diinventaris lagi jangan sampai hilang dan menyetujui LKPJ dibahas lebih lanjut”.
Fraksi Keadilan Persatuan pada paripurna ke III masa persidangan I tahun 2017 oleh Adi Apriliansyah,” mengkritisi masalah tarif parkir masih bervariasi mohon ditindak lanjuti, penertiban izin bangunan yang tidak sesuai IMB, dapat mengatasi permasalahan penumpuk sampah apakah sudah sesuai perda. Setuju untuk dibahas lebih lanjut, program Palembang Emas siap dibantu”.
Terakhir Fraksi Hanura Amanat Bulan Bintang yang disampaikan oleh Hidayat Comsu yaitu memberikan usul dan saran mengenai lalu – lintas putaran jalan di jalan Sudirman dan putaran Ip agar ditinjau lagi untuk dapat mengurangi resiko dan kemacetan, penimbunan rawa – rawa agar memperhatikan dan sesuai perda no.11 tahun 2012, realisasi capaian PAD yang sangat minim agar dapat lebih menjadi perhatian, juga capaian retribusi yang sangat minim sehingga harus di evaluasi kinerja OPD terkait, IMB yang tidak sesuai perda agar ditertibkan , audit PDAM terhadap program MBR 2014 – 2016 dan penertiban PKL Sungai aur Kertapati”, tutupnya.
(Nn)
