MOJOKERTO, Beritalima.com- DPRD Kota Mojokerto mengelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2021 di Ruang rapat DPRD kota Mojokerto. Jln Gajah Mada No.15 Mojokerto. Sabtu (21/5/2022) Malam.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD kota Mojokerto Sunarto, dalam pembukaanya menyampaikan bahwa paripura malam ini adalah tahapan yang telah dilalui
“Paripurna kali ini adalah agenda pandangan Umum Fraksi yang disampaikan oleh juru bicara masing Fraksi” kata Sunarto
Pandangan umum dari fraksi PKB yang di sampaikan Juru bicaranya H.Wahju Nur Hidayat, SH menyatakan setelah mempelajari rancangan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kota Mojokerto T.A 2021 yang disampaikan oleh Walikota Mojokerto beberapa waktu lalu
“Kami dari Fraksi PKB ada Lima hal yang perlu kita sikapi bersama terkait Pelaksanaan APBD T.A 2021” ujar Wahyu
1. Beberapa proyek besar di pengujung tahun 2021 tidak terselesaikan alias mangkrak diantaranya Revitalisasi Alun-alun dan Taman Budaya, hal ini sangat merugikan masyarakat serta menganggu sistem keuangan daerah.
2.BPRS kota Mojokerto mengalami masalah likuiditas dan Fraud, ini terjadi karena buruknya menegemen di dalam BPRS setra lemahnya pengawasan dari Pemkot Mojokerto dan sampai saat ini Pansus Dewan masih berjalan.
3. Pandemi Covid 19 sudah berlalu dan perekonomian sudah mulai berjalan, Namun sampai saat ini belum melihat adanya peningkatan ekonomi kerakyatan di kota Mojokerto
4. Bidang pertanian, setiap kami reses sering masyarakat mengeluh akan kelangkaan pupuk dan juga mahalnya harga pupuk untuk petani, kami berharap pemerintah memberi perlindungan bertahap, berupa bantuan pupuk bersubsidi.
5.Meminta ke Eksekutif memprioritaskan usulan pembangunan berbasis masyarakat. Yang pastinya sangat bermanfaat dan tepat sasaran.
Sementara dari Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya terkait pelaksanaan APBD T.A 2021. Melalui Juru bicaranya Riza Ibnu Yulianto, S.E, mengungkapkan, Ketercapaian komponen umum pendapatan daerah T.A 2020 pemeritah kota Mojokerto telah mampu menjamin tersedianya dana dalam membiayai seluruh belanja daerah guna pembangunan kota Mojokerto.
“Dengan capaian yang bagus itu, melalui pandangan umun fraksi ini kami dari Fraksi Golkar ada beberapa yang kami sampaikan” kata Riza
1.Perlu peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha atau UKM agar dapat bersaing global.
2.Perlu adanya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, teknologi dan informasi.
3.Perlunya peningkatan infrastruktur yang berkwalitas.
4.Masalah layanan dasar/publik tata kelola SDM aparatur dan penyelengara pemerintahan
5.Pemerintah kota agar ketat mengawasi program yang di kerjakan oleh OPD agar penyerapan anggaran maksimal agar silpa tak terlalu besar
6.PAD dalam pelaksanaanya Realisasi Rp.256.381.213.286.13 mengalami kenaikan Rp.50.213.526.343.1 atau 124,36% dan ini harus dikembangkan
7.Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp.52.376.571.219.20 mengalami kenaikan 104,68% serta Retribusi daerah juga naik, dan terealisasi Rp.10.699.674.588 atau terealisasi 103.15%
8.Kemampuan dan pendapatan dan kemampuan pembiayaan di mungkinkan belanja mengalami penurunan sebesar Rp.183.493.457.866 dari Rp.1.136.942 36.115.00 terealisasi Rp.953.448.578.249
07. Atau terealisasi 83,86%
9.Belanja jalan Irigasi dan Jaringan yang terealisasi Rp.50.699.407.614,88 dari anggaran yang di rencanakan sebesar Rp.724.219.485.219,00 atau 70,20%
Dalam rapat Paripurna malam itu di hadiri, Walikota Mojokerto Hj.Ika Puspitasari S.E, Sekertaris Kota Gaguk Tri Prasetyo, Kadis PUPR Mashudi kota Mojokerto dan Staf Ahli Kota Mojokerto.(Kar/Adv)
