Makassar, beritalima.com| – Sebuah diskusi menarik diangkat PRO1 RRI Makassar, yang membahas tentang pariwisata inklusif di ibukota Provinsi Sulawesi Selatan(3/1). Diskusi bertema “Implementasi Kebijakan Pariwisata Inklusif di Kota Makassar” ini menghadirkan Tyas Harnando, Pendiri Komunitas Pariwisata 101.
Dialog yang dipandu Risna Supratio ini memang tak sekadar wacana, melainkan sebuah panggilan kenyataan, apakah ruang wisata kita benar-benar ramah bagi semua kalangan? Apa arti pariwisata jika sebagian warga tidak bisa menikmatinya? Bayangkan seorang penyandang disabilitas netra yang ingin merasakan sejarah di Museum Kota Makassar, atau seorang teman tuli ingin menikmati festival budaya. Apakah akses yang tersedia sudah cukup, atau masih sebatas simbol inklusi di atas kertas?
Menurut Tyas, pariwisata inklusif bukan sekadar konsep, namun kebutuhan. Faktanya, di lapangan regulasi sering berhenti pada dokumen. Infrastruktur fisik belum sepenuhnya ramah, informasi wisata jarang tersedia dalam format aksesibel dan pelayanan publik masih minim pemahaman terhadap kebutuhan difabel.
Bukankah ini menunjukkan adanya jurang antara kebijakan dan implementasi? Tanpa sinergi nyata, kebijakan inklusif berisiko menjadi slogan tanpa substansi. Apa jalan keluarnya? Pertama, Pemda perlu memastikan regulasi diikuti dengan pengawasan implementasi. Kedua, pelatihan bagi petugas lapangan harus menjadi prioritas agar pelayanan benar-benar inklusif. Ketiga, komunitas disabilitas harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya sebagai penerima manfaat.
Dengan seperti itu, kebijakan tidak hanya “tentang mereka” tetapi juga “bersama mereka.” Suara difabel adalah inti dari gerakan ini. Mereka yang sehari-hari berhadapan dengan tantangan aksesibilitas tahu betul apa yang dibutuhkan. Mengabaikan suara mereka sama saja menutup mata terhadap martabat manusia. Pariwisata inklusif bukan hanya soal ramp atau jalur khusus, tetapi tentang penghormatan terhadap hak setiap orang untuk menikmati ruang publik secara setara.
Tyas mengingatkan harapan agar Makassar menjadi teladan nasional. Optimisme ini bukan tanpa alasan, karena potensi budaya dan sejarah begitu besar. Makassar bisa menjadi pionir pariwisata inklusif di Indonesia. Tantangannya, harus ketat dan disipluin dalam penerapan kebijakan. Pariwisata inklusif adalah tentang keberlanjutan, memastikan setiap langkah pembangunan menghormati martabat manusia.
Jurnalis: abdul hadi/abri
