Jakarta — Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani secara resmi menutup perhelatan the 8th G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) pada Jumat, 7 Oktober 2022. Puan mengatakan, para parlemen dunia sepakat bahwa penguatan peran parlemen merupakan solusi dalam menghadapi situasi global yang sulit.
“Perhelatan yang digelar selama dua hari tersebut telah sukses menghasilkan suatu babak baru dalam mengatasi berbagai permasalahan global melalui penguatan multilateralisme. Sesuai tema yang diusung yaitu Stronger Parliament for Sustainable Recovery, para pemimpin parlemen negara-negara anggota G20 sepakat untuk terus meningkatkan peran parlemen pada tataran global,” jelas Puan dalam pidato penutupan P20 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/2022).
Dijelaskannya, selama dua hari diskusi, para pemimpin parlemen membahas isu-isu prioritas mulai dari pembangunan berkelanjutan, green economy, ketahanan pangan dan energi serta tantangan ekonomi, hingga kesetaraan gender. P20 Summit sendiri, menghasilkan outcome document berupa Chair’s Summary yang menggarisbawahi beberapa hal penting.
“Diantaranya yakni, multilateralisme merupakan kanal paling efektif untuk mengatasi ragam tantangan global bersama. lalu perang dan konflik bersenjata merupakan ancaman atas keamanan dan tatanan global serta membawa dampak negatif terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan perekonomian global. dan mendesak negara-negara G20 untuk melipatgandakan upaya dalam mengatasi perbedaan, mempromosikan perdamaian, dan memperkuat pemulihan ekonomi,” jelasnya.
Lebih lanjut, hal penting yang digaris bawahi dalam Chair’s Summary P20 adalah perlunya sarana pembiayaan yang efektif dan inovatif, termasuk keuangan campuran, untuk membantu mempersempit kesenjangan keuangan, SDG’s dan perlunya ekonomi digital yang inklusif, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penanganan perubahan iklim.
“Pentingnya realisasi komitmen negara-negara maju untuk segera memenuhi target 100 miliar dolar AS per tahun hingga 2025 serta komitmen untuk transfer teknologi ke negara-negara berkembang. kemudian, urgensi kesetaraan gender yang dapat mewujudkan kemakmuran yang lebih besar dan pembangunan berkelanjutan untuk semua. Serta, parlemen yang kuat adalah kunci bagi demokrasi yang kuat dan untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kesejahteraan warga negara berada di pusat pembuatan kebijakan dan legislasi,” lanjutnya.
Kedepannya, poin-poin yang tertuang dalam outcome document merupakan wujud komitmen bersama para pemimpin parlemen negara-negara G20, yang akan menjadi masukan bagi pemerintah RI khususnya dalam KTT G20 yang akan dilaksanakan pada bulan November tahun ini di Bali.
“Outcome document tersebut akan menjadi rujukan bagi parlemen negara-negara G20 dalam menyusun legislasi sekaligus menjadi referensi bagi pelaksanaan pertemuan P20 berikutnya yang akan diketuai oleh Parlemen India,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. (ar)
