JAKARTA, beritalima.com – Pendekatan partisipatoris menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Melalui pendekatan partisipatoris, Jatim telah memperoleh banyak penghargaan dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dan Penyematan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXII Tahun 2018 di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta, Rabu (25/4). Acara dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.
Dijelaskan, dalam menyusun kebijakan Pemprov Jatim selalu mengajak masyarakat untuk merumuskannya. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Pendekatan partisipatoris, diakuinya terbukti efektif dan membawa perubahan luar biasa bagi kesejahteraan di Jatim meskipun proses yang dilakukan memakan waktu yang lama. “Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa fokus utamanya adalah pelayanan publik yang akan meningkatkan kesejahteraan, masyarakat harus dilibatkan,” terangnya.
Terkait penghargaan ketujuh kali yang akan diterimanya malam ini (25/4) di Hotel Sultan, Pakde Karwo sapaan akrabnya tersebut yang juga hadir sebagai Ketua Umum APPSI menyatakan, bahwa Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan cara yang sangat komprehensif untuk mengevaluasi hasil kinerja daerah.
Semua jenis urusan wajib dan pilihan yang dilakukan oleh daerah akan dicek, apakah pembangunan yang dilakukan di wilayahnya mampu mengurangi kemiskinan, pengangguran, juga disparitas dengan melibatkan rakyatnya secara partisipatoris atau tidak.
“Setiap daerah akan dinilai melalui 700 jenis/item penilaian dengan melibatkan puluhan institusi dan lembaga independen. Ini adalah cara yang komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melihat kemajuan suatu daerah,” imbuhnya.
Otda Semakin Matang
Dalam arahannya, Wapres menegaskan, penghargaan yang diberikan merupakan hal penting untuk memberikan apresiasi bagi kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. “Terpenting dari kesemuanya ini adalah terciptanya kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, Otoda memberikan kewenangan kepada daerah untuk mampu mengurus hal-hal kedaerahan agar daerah bisa melaju dengan cepat. Akan tetapi, sebagai negara kesatuan, pemerintah pusat tetap memiliki peran, terutama dalam memberikan arahan dan petunjuk untuk menjadikan negara kesatuan yang sama bagi daerah.
Wapres melihat, pelaksanaan otonomi daerah yang sudah dilaksanakan ini semakin matang. Namun, ia mengingatkan agar daerah tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat namun harus mampu menggerakkan wilayahnya secara mandiri. “Pemerintah pusat tetap memberikan petunjuk dan arahan serta anggaran yang sesuai. Jangan semua ingin otonomi daerah, tapi anggaran bergantung kepada pemerintah pusat,” jelasnya.
Jatim Pecahkan Rekor
Pada kesempatan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo memuji Provinsi Jawa Timur yang telah memecahkan rekor sebanyak tujuh kali berturut-turut memperoleh Parasamya Purnakarya Nugraha.
“Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang memiliki prestasi dan itu bukanlah hal yang mudah. Jatim jadi satu satunya provinsi yang bisa mencapai prestasi tujuh kali berturut turut. Ini adalah capaian yang luar biasa,” tegasnya yang disambut tepuk tangan seluruh undangan yang hadir.
Menurutnya, Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dan Penyematan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap tahun.
Mendagri menilai, pemberian tanda kehormatan tersebut bukanlah hal yang mudah karena setiap daerah dinilai bedasarkan 700 item/jenis penilaian yang menentukan sukses atau tidaknya daerah tersebut. (rr).
