beritalima.com | Lebaran pada tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena dampak dari pandemi COVID-19, lebaran tahun ini diwarnai dengan keprihatinan, salah satunya terhadap pelaku UMKM.
UMKM biasanya mampu menghadapi krisis seperti pada tahun 1998 dan 2008. Namun pada masa pandemi ini, UMKM sangat terpukul. Dampak yang dirasakan pelaku UMKM pada waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak yang harus beralih usaha untuk bisa bertahan hidup. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Pergerakan Masyarakat Milenial (PMM), Mukhtar Ansori Attijani pada hari Jumat (22/5/2020).
Menurut Mukhtar, pemerintah harus segera memberikan dukungan agar sektor UMKM dapat kembali bangkit. Perlu ada pelatihan dan pendampingan penggunaan platform digital atau online untuk pelaku UMKM. Selain itu pelaku UMKM harus mendapat dukungan fasilitas agar bisa menggunakan platform online seperti akses dan pulsa, kualitas sinyal yang baik, dan kebutuhan logistik.
“Bulan Juni-Juli akan menjadi titik kritis bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, pasca Lebaran ini, pemerintah harus bertindak cepat untuk memberikan stimulus. Pemerintah dan swasta di Indonesia harus memberikan bantuan permodalan untuk UMKM. Saran kami ini juga berdasarkan rekomendasi dari webinar yang dilaksanakan PMM beberapa waktu lalu tentang strategi bertahan UMKM di tengah pandemi COVID-19,” jelas Mukhtar.
Sebelumnya, pada hari Kamis (14/5), PMM mengadakan Webinar dengan topik ‘Peluang dan Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19’. Hadir beberapa pembicara, antara lain, Ekonom yang juga pernah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Prof. Dr. Sri Adiningsih, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Fiki Chikara Satari, Pelaku Koperasi Abner Nones, dan Pendiri Rumah Milenial Indonesia yang juga Pegiat UMKM Sahat Martin Philip Sinurat.
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan Founder Institute of Social Economic and Digital, Prof. Dr. Sri Adiningsih, M.Sc. mengatakan bahwa merebaknya pandemi Covid-19 telah berdampak pada perubahan segmentasi pasar, konsumen kini mulai beralih diri dengan penjualan dan pemasaran digital.
“Kedepan saya kira digitalisasi UMKM yang jumlahnya 3 juta, harus memanfaatkan teknologi dan tentunya edukasi serta adanya pendampingan untuk menjaga kualitas penjualan,” ujarnya.
Menurut mantan Ketua Watimpres di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi ini, pelaku UMKM harus dapat dukungan fasilitas agar bisa mengunakan platform online, seperti akses, pulsa, kualitas sinyal yang baik, dan kebutuhan logistik.
“Pelaku UMKM sudah harus bisa memanfaatkan teknologi (online) agar usahanya mampu bertahan,” jelasnya.
Staf Khusus Menteri Koperasi & UKM, Fiki Satari mengatakan bahwa sebelum pandemi COVID-19, terdapat 87% UMKM di Indonesia yang masih berbasis offline.
Fiki juga menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM sedang mendorong gerakan go digital bagi UMKM di Indonesia dengan menghadirkan program-program terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa seri podcast, kakak Asuh UKM, warung sembako online, serta pusat layanan konsultasi.
“Kita ingin menjaga mekanisme pasar dan di antaranya, masyarakat yang membagikan sembako dapat turut membantu pelaku UMKM. Jangan beli bahan-bahan tersebut ke agen besar. Beli barang-barang tersebut di warung-warung tetangga. Pemerintah juga memiliki program katalog warung tetangga yang hingga saat ini sudah mendata sekitar 110 warung di Jabodetabek dan akan terus ditingkatkan,” lanjut Fiki.
Pendiri Rumah Milenial Indonesia, Sahat MP Sinurat menyampaikan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini terjadi perubahan pada UMKM akibat pembatasan yang ada, sehingga UMKM harus berubah digital.
“UMKM yang sebelum pandemi ini sudah menggunakan cara digital cenderung lebih kuat bertahan di masa pandemi. Keadaan normal baru memaksa kita untuk lebih banyak menggunakan teknologi digital di dalam aktivitas sehari-hari,” kata Sahat.
Sahat menilai, UMKM harus mendapatkan stimulus ataupun bantuan permodalan agar dapat bangkit dan eksis kembali, khususnya di tengah masa pandemi ini.
“Permasalahan permodalan di masa pandemi ini dapat diselesaikan salah satunya dengan model Indo to Indo investment. Model ini menuntut peran aktif pemerintah atau swasta di Indonesia untuk memberikan akses permodalan kepada UMKM agar aktivitas ekonomi UMKM dapat kembali berjalan, dan prosesnya juga jangan terlalu berat. Dengan adanya akses permodalan ini akan merangsang roda ekonomi di tengah masyarakat. Menyelamatkan UMKM adalah langkah menyelamatkan kehidupan rakyat banyak,” pungkas Sahat.
