MOJOKERTO, Beritalima.com–Tim Formatur DPC PPP Kabupaten Mojokerto bersama 17 PAC PPP se-Kabupaten Mojokerto tetap bersikap menolak kepengurusan DPC PPP Kabupaten yang baru periode 2021-2026. Pasalnya, Mereka meyakini ada yang salah dengan SK DPP PPP yang dikantongi Arif Winarko tersebut.
di atas. Pasalnya hasil kerja Tim Formatur penyusun Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Mojokerto yang telah diserahkan ke DPW PPP Provinsi Jawa Timur awal Januari 2022 lalu.
Machradji Mahfud Juru bicara 17 PAC PPP di 17 kecamatan di wilayah kabupaten Mojokerto mengatakan, Setelah pertemuan dengan Pungurus Wilayah PPP yang di wakili Gus Adi dan pengurus DPC PPP yang baru pada hari Sabtu (12/) lalu, Tim Formatur dan PAC-PAC mengadakan rapat musyawarah menyikapi SK DPP PPP yang aneh itu. Hasilnya kami menolak SK DPP PPP yang dikantongi Arif Winarko.
“ Ada 5 keputusan hasil rapat tersebut. Pertama Mengambil alih atau menduduki Kantor DPC PPP Kabupaten Mojokerto; kedua menggelar banner-banner penolakan dan alasannya; ketiga bersurat ke DPP PPP mengajukan permohonan pembatalan/anulir/pemcabutan dan atau peninjaun Kembali SK DPP PPP dimaksud; keempat Bersurat kepada Arif Winarko dan Afifuddin meminta kepada keduanya segera mengundurkan diri saja. Jabatan itu tidak bisa diterima tanpa kerja keras dan hanya duduk-duduk berpangku tangan; keduanya tidak punya hal yang istimewa untuk menerima jabatan itu; menghindari gaduh dan perpecahan sesame kader; mempererat persatuan dan solidaritas sesame kader PPP; kelima mensosilisasikan sikap kami kepada ummat agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di PPP kabupaten Mojoketo, melalui median cetak, online dann medsos “ kata Machradji
Terkait pernyataan Arif Winarko. Yang mengatakan bahwa kami bersama 17 PAC sudah bisa menerima SK DPP PPP dengan kehadiran Arif Winarko sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto itu salah besar dan ngawur.
“ Tidak benar dan ngawur apa yang diikatakan Arif Winarko tersebut. Kami tetap menolak SK itu. Besuk atau lusa kami akan berkirim surat permohonan penganuliran/pembatalan atau pencabutan SK dimaksud ke DPP PPP” kata Machradji
“ Kemarin hari Sabtu tanggal 13 Februari 2022 kami bersama 17 PAC PPP mengambil alih dan menduduki Kantor DPC PPP Kabupaten yang di Gayaman Mojoanyar itu. Dan kami berhasil mendudukinya sejak jam 07.00 Wib sesuai rencana tanpa ada perlawanan. Tetapi kemudian skitar jam 10.00 Wib datang Gus Adi yang Pengurus DPW PPP Jatim yang juga Anggota DPRD Jatim dengan maksud menyerap aspirasi apa maksudnya pendudukan kantor itu.
Satu jam kemudian datanglah Arif Winarko, Afifuddin, Ahnu, Edy Sasmito, Hadak dan masuk kantor ikut nimbrung. Jadi tidak ada kami dan PAC-PAC sudah bisa menerima SK iu. Bohong itu “, kata Machradji.
“ Jangan kuatir, sebentar lagi kami akan menduduki kantor DPC PPP Kabuupatten Mojokerto lagi. Tunggu saja karena itu bagian dari progam penolakan SK., Termasuk hari ini atau lusa akan berkirim surat ke DPP PPP via Pos“ Ujar Machradji
Menurut pantauan contributor media ini, sehabis meduduki kantor DPC PPP Kabupaten Mojokerto hari Sabtu kemarin itu, dan menerima kunjungan Gus Adi yang kemudian disusul dengan kehadiiran Arif Winarko dkk. Para Ketua PAC dan Formatur mengadakan meeting di sebuah Warkop dekat RS.Sidowaras Sawahan Bangsal.
“Dalam pertemuan itu menghasilkan kesepakatan tetap melakukan dengan agenda yang disudah ditentukan sebelumya, serta sepakat kompak tidak menghdiri undangan DPC PPP Kabupaten Mojokerto yang dikomandani Arif Winarko ta’ruf dengan pengurus baru”.imbuh Machradji.
Sementara itu Arif Winarko Ketua DPC PPP kabupaten Mojokerto yang juga anggota DPRD ketika dihubungi Via WhatsAp mau di komfirmasi, saya masih ada kegiatan mas” balas Arif Winarko kepada wartawan Beritalima.com. (Kar)