JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menegur Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Covid-19 yang juga Bupati Kabupaten Toba, Poltak Sitorus pihak yang dipersalahkan dan bertanggungjawab atas video viral yang memperlihatkan seorang pasien isolasi mandiri (Isoman) Covid-19 diduga dianiaya sejumlah warga di Desa Pardomuan, Kecamatan Silaen, Sumatera Utara.
“Ini kesalahan Kasatgas. Kejadian seperti ini tidak akan terjadi apabila Kasatgas Covid-19 Kabupaten Toba dan perangkatnya menjalankan perintah Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tentang penanganan Covid-19 dan penerapan penanganan di masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19,” kata Junimart di Jakarta, Minggu (25/7).
Menurut dia, tidak ada alasan buat Satgas daerah untuk menelantarkan pasien Covid-19. Sekalipun pasien yang ditetapkan menjalani isolasi mandiri (Isoman), harus tetap mendapatkan pemantauan.
“Yang terjadi di Toba, berdasarkan informasi yang beredar jelas kesannya pasien telah diterlantarkan. Karena tak ada pemantauan dan pendampingan yang diberikan kepadanya. Mengapa hal itu sampai terjadi? Toh anggaran ada untuk itu diberikan pemerintah,” jelas dia.
Berdasarkan informasi, dugaan penganiayaan yang terjadi pada pasien isoman Covid-19 berinisial SS itu bermula, Rabu (21/7) sekitar pukul 10:00 WIB, setelah dirinya menjalani pemeriksaan Swab Antigen dan dinyatakan reaktif Covid-19.
Atas hasil pemeriksaan itu, SS harus menjalani isoman di sebuah gubuk tanpa penerangan dan listrik. Diduga merasa tidak nyaman berada di tempat isoman itu, akhirnya sekitar pukul 17.00 Wib, SS keluar dari tempat isolasi mandiri dan kembali ke rumah ia di Desa Pardomuan, Kecamatan Silaen.
Esok harinya, sekira pukul 17.00 WIB, SS yang diduga mengalami depresi atas penyakit yang diderita diduga meludahi tangan dan ingin menyentuh warga setempat bermaksud menyebar virus. Melihat aksi itu, warga marah dan memukul SS dengan kayu seperti tampak dalam rekaman video viral itu.
Menanggapi hal ini, Junimart meminta aparat kepolisian segera turun menyikapi peristiwa itu. Dengan harapan agar dugaan penganiayaan itu, tak menjadi preseden buruk.
“Aparat penegak hukum harus menyikapi aksi kelompok ini, terlepas benar tidaknya perilaku SS. Supaya tidak menjadi preseden buruk, dan ini jelas-jelas perbuatan kejahatan yang tidak bisa ditolerir,” ungkap dia.
Junimart juga menegur sikap sebahagian pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara yang terkesan tak punya empati. Seperti yang terjadi di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Rabu (21/7) terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) kantor DPRD Kabupaten Dairi yang juga terkesan diterlantarkan, setelah pegawai THL itu dinyatakan reaktif Covid-19 usai menjalani pemeriksaan Swab Antigen.
Tanpa ada pendampingan dan upaya tindak lanjut, si pasien dipersilahkan menjalani isoman.
“Banyak pemerintah daerah di Sumut seperti tidak ada empati kepada pasien,” demikian Junimart Girsang. (akhir)
