SURABAYA, Beritalima.com |
Anggota DPRD provinsi Jawa Timur Erma Susanti mengungkapkan bahwa fraksi PDIP memberikan dukungan penuh pada Raperda Pengembangan Ponpes. Bahkan Erma Susanti menegaskan pihaknya saat ini konsentrasi memberikan masukan terhadap Raperda tersebut. Senin(15/3/2021)
“PDIP perjuangan itu memang konsentrasinya ada dua, bagaimana peran dari Ponpes itu selain mengacu pada undang-undang pondok pesantren, fungsi dari Ponpes itu kan ada beberapa, yaitu yang pertama adalah lembaga dakwah islamiyah. Yang kedua adalah lembaga pendidikan, dan yang ketiga itu adalah sebagai lembaga pemberdayaan dan penanaman nilai-nilai kebangsaan,” terang Erma Susanti.
“Kalau terkait dengan lembaga pendidikan, kita berpikir bahwa sudah sangat maju di dakwah dan di lembaga pendidikan, tinggal pengembangan-pengembangan di pondok itu, karena memang undang-undang juga sudah mengatur itu,” sambung Anggota komisi B ini.
Politisi PDIP ini menambahkan, kita ingin konsentrasi dan benar-benar memberikan input yaitu kaitanya dengan bagaimana peran Ponpes itu sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi.
“Jadi kalau kita lihat sejarah pondok-pondok pesantren zaman dulu, sebenarnya Ponpes itu sebagai pusat perekonomian. Jadi menyokong perekonomian di wilayah di mana Pondok itu berada. Sekarang berkurang padahal kan kita punya, kalau catatan Gubernur dengan jumlah Pondok yang 6000 lebih itu, tentunya banyak sumber daya manusia ada di situ. Kemudian juga kita punya persoalan pada penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Tentunya Pondok bisa menjadi salah satu agen atau pusat untuk bagaimana melakukan pengembangan pemberdayaan ekonomi,” lanjutnya.
“Kaitanya bukan hanya sekedar ada kegiatan atau ada bantuan untuk pemberdayaan ekonomi saja, tapi benar-benar harus di buat kajian dan analisa yang bener-bener bagus, Sehingga ada tindak lanjutnya. Jadi misalnya di daerah itu memang kuatnya adalah pertanian, maka peran dari Pondok itu bagaimana bisa menjadi sentra kegiatan perekonomian pertanian,” tandasnya.
“Di situ juga sangat tergantung pada pondoknya mau atau tidak, karena salah satu konsentrasinya di pendidikan, itu tergantung pada kebijakan dari Pondok. Kalau memang ada pondok-pondok pesantren sebagai agen pemberdayaan ekonomi, itu yang harus di support. Dengan program Oppo tidak cukup itu saja, tapi juga harus benar-benar dibuat kajian bagaimana itu menjadi pusat perekonomian, pusat pemberdayaan ekonomi, dan kita lihat di pedesaan ya pertanian itu yang menonjol,” tukasnya.
“Memang harus dibuat 1 kriteria, pondok-pondok mana saja yang akan dikembangkan untuk menjadi pusat perekonomian, kemudian apa saja yang harus ada di situ, tidak hanya sekedar ada pendanaan dan sebagainya, tapi juga termasuk pada sisi produksi pada pasar, pada sumber daya manusianya, dan sebagainya harus terintegratif dalam satu kebijakan. Yang kedua yang menjadi konsentrasi dari PDIPerjuangan itu adalah bahwa Pondok ini menjadi benteng, untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan sebagainya,” pungkasnya.(yul)
