Jakarta, beritalima.com|– Pemerintah siapkan sistem koperasi sebagai metode keberlanjutan untuk pekerja migran Indonesia (PMI) purna kembali ke Tanah Air. Hal ini diwujudkan dengan kerjasama antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dengan Kementerian Koperasi RI (Kemenkop).
Sebelumnya, KemenP2MI dan Kemenkop telah menandatangani nota kesepahaman (MoU), dan kini rencananya ditingkatkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih operasional. Menteri P2MI Mukhtarudin menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran pasca penempatan.
“Sinergitas ini penting, artinya dengan Kementerian Koperasi, tentu kita mendorong terbentuknya koperasi pekerja migran sesuai drngan harapan Kemenkop saat inu,” ujar Mukhtarudin. Selain itu, salah satu fokus utama dari pemerintahan Prabowo adalah program Koperasi Desa kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ditargetkan mencapai 81 ribu unit di seluruh Indonesia.
Program tersebut, ujar Mukhtarudin, harus terintegrasi dengan 23 BP3MI (Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) yang akan menjadi pusat pelatihan dan pendampingan para pekerja migran di daerah.
Mukhtarudin menambahkan, MoU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk program Desa Migran Emas, yang saat ini menunggu payung hukum. Selain itu, Kementerian P2MI juga saat ini fokus pada pemberdayaan purna migran di dunia internasional melalui literasi keuangan bagi keluarga di tanah air.
Sementara Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyoroti fenomena umum di kalangan purna migran. “Biasanya, setelah pulang dari negara penempatan, mereka kembali ke daerah masing-masing dan ‘turun pangkat’ lagi. Uangnya tidak tahu mau dikemanakan,” kisah Ferry.
Dengan adanya Koperasi Pekerja Migran menjadi solusi strategis. “Uang itu justru bisa dikembangkan agar bermanfaat jangka panjang. Kami sangat mendukung Kementerian P2MI dalam pembentukan koperasi ini,” terang Ferry.
Ferry menekankan peran KDKMP sebagai instrumen edukasi dan pemberdayaan di daerah. “Harapan ke depan, pekerja migran purna menjadi anggota koperasi. Mereka punya kelebihan, bahasa, pengalaman, dan bisa menjadi akselerator kemajuan pasca-penempatan,” paparnya.
Sinergi ini juga mendukung program prioritas pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis yang akan diintegrasikan dalam ekosistem koperasi desa untuk mendukung ketahanan pangan dan pendidikan keluarga migran.
Dengan kolaborasi ini, pemerintah berharap para purna pekerja migran tidak hanya pulang dengan uang, tetapi juga dengan modal usaha, keterampilan, dan jaringan yang berkelanjutan untuk membangun masa depan keluarga dan desa.
Jurnalis: dedy/abri
