KUPANG, beritalima.com – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah bersama rombongannya melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, Kamis (24/1).
Fahri bersama Tim Pengawas Pekerja Migran Indonesia tiba di gedung Sasando sekitar pukul 14.00 Wita diterima langsung Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
Fahri mengatakan, Tim Pengawas Migran Indonesia ini dibentuk untuk memastikan lahirnya sebuah sistiem baru yang memungkinkan Indonsia tidak lagi melihat isu tenaga kerja di luar negeri sebagai isu yang sensintif.
“ Tetapi justru kita jadikan isu yang progresif. Dalam pengertian karena dunia ini sekarang semakin terbuka, komunikasi dan transportasi juga semakin masif, maka selayaknyalah Indonesia juga mengambil bagian di dalam industri pekerja migran, di mana ada banyak negara yang memang sangat menjanjikan,” kata Fahri.
“ Kita mengamati bahwa diantara seluruh negara tujuan pekerja migran kita, Jepang adalah diantara negara yang sistem perlindungannya kepada pekerja migran kita itu paling maju. Bahkan mereka punya sistem magang. Sistem magang yang memastikan agar orang itu tumbuh dari sekedar pegawai biasa atau buruh bahkan dia bisa sampai menjadi profesional dan bahkan pengusaha. Untuk itulah rombongan DPR bersama Tim Pengawas Migran Indonesia datang ke NTT agar isu yang muncul di daerah dapat kita tanggapi secara langsung,” kata Farhi menambahkan.
Dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perlindungan Pekerja Migran, kata Fahri, secara umum ada tiga isu utama, yaitu pra-penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Di mana isu pra penempatan ini terkait tugas pemerintah daerah termasuk juga elemen paling bawa yaitu desa. Karena desa itu tidak saja kita perhatikan sebagai tempat rekruitmen dari pekerja migran, tapi desa juga adalah tempat reintegrasi pekerja kita setelah keluar luar negeri.
Begitu juga pasca penempatan, ketika pekerja kita telah datang yang disebut sebagai pahlawan devisa. Tapi begitu terintegrasi biasanya tidak bisa diintegrasikan bahkan begitu kembali ke keluarga atau masyarakat itu tidak mendapatkan penerimaan padahal dia (migran, red) punya skill, pengalaman.
“ Karena itulah beberapa hal yang kita diskusikan, yaitu terkait pendidikan dan pelatihan, keterlibatan pemerintah desa terkait integrasi. Jadi secara umum kami ingin agar UU ini terasa betul di daerah, khususnya NTTT. Waktu kami memilih daerah untuk berkunjung, kita memilih salah satunya yang utama adalah NTT, karena rekan – rekan kita pekerja migran NTT cukup mendapat perhatian, karena dedikasinya, ketekunannya dan sebagainya. Bahkan ada negara – negara tertentu yang mensyaratkan harus dari ntt khususnya di Korea dan Jepang,” ujarnya.
Gubernur NTT, Viktor Laiskodat mengatakan, kedatangan Wakil Ketua DPR bersama rombongan menjadi inspirasi pemerintah provinsi NTT.
“ Hari ini kehadiran Wakil Ketua DPR menjadi inspirasi bagi kami, walaupun apa yang disampaikan oleh pak Fahri bagaimana lowongan kerja di luar negeri itu banyak, tetapi juga tidak menutup hal yang sangat buruk bahwa NTT sekian lama juga menerima peti mati yang begitu banyak. Itu menjadi hal yang sangat serius NTT setelah saya menjadi Gubernur. Untuk itu, kami menunda pengiriman TKI dalam rangka pembenahan terhadap seluruh yang ada,” kata Gubernur Viktor.
Untuk itu, kata Gubernur, seluruh pelatihan akan dilaksanakan di NTT. “ Saya mau melihat mereka secara langsung bagaimana kesiapan mereka, kalau memang mereka dikirim, skilnya seperti apa, kemudian ditemaptkan di negara mana dan budaya negara itu seperti apa dipahami”, ujarnya.
Saat ini Pemprov NTT memiliki tujuh Balai Tenaga Kerja, tapi belum di desain dengan baik. Karena itu, pemerintah ke depan seluruh tenaga kerja di Indonesia asal NTT begitu mereka dikirim kita pastikan mereka adalah terbaik. (L. Ng. Mbuhang)
