Jakarta, beritalima.com| – Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dinilai memiliki potensi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun infrastruktur penunjangnya belum optimal menimbulkan pertanyaan: apakah janji ekonomi daerah ini bisa terealisasi?
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan, pelabuhan ini mampu memangkas jarak distribusi logistik. “Kalau sebelumnya melalui Kalimantan Selatan sekitar 60 kilometer, sekarang hanya 15 kilometer. Biaya logistik otomatis lebih rendah, dan perputaran ekonomi di daerah juga meningkat karena kapal dari Jawa bisa langsung bersandar di Pelabuhan Batanjung,” ujarnya dalam dialog bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas (19/12).
Namun, di balik janji itu, kondisi nyata pelabuhan dan akses jalannya masih jauh dari ideal. Jalan sepanjang 52 kilometer yang menghubungkan pelabuhan baru dibuka, tapi belum diaspal dan gorong-gorongnya masih dalam tahap awal pembangunan.
“Pelabuhan ini masih memerlukan banyak sentuhan. Pembangunan infrastruktur ini membutuhkan anggaran besar dan tidak bisa hanya mengandalkan APBD,”jelas Adies, yang juga Koordinator Ekonomi dan Keuangan DPR RI.
DPR RI rencananya akan mendorong koordinasi lintas kementerian agar pembangunan infrastruktur pendukung masuk dalam APBN 2027, melalui Kementerian PUPR dan Komisi V DPR.
Meski begitu, sejumlah pengamat menilai tanpa dukungan serius dan pengawasan ketat, potensi ekonomi Pelabuhan Batanjung bisa terhambat oleh persoalan klasik proyek infrastruktur di daerah: keterlambatan, anggaran yang terbatas, dan kualitas pekerjaan yang tidak merata.
Pelabuhan ini menawarkan peluang besar bagi Kabupaten Kapuas, mulai dari efisiensi logistik hingga perputaran ekonomi yang lebih cepat.
Namun, pertanyaan kritis menggantung: apakah pemerintah daerah dan pusat mampu menuntaskan “sentuhan terakhir” yang menentukan, atau proyek strategis ini akan terjebak janji belaka?
Jurnalis: rendy/abri
