Ketapang, beritalima.com| – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) memastikan seluruh aktivitas bongkar muat di lintas penyeberangan Ketapang, Banyuwangi (Jawa Timur)–Gilimanuk (Bali) erlangsung normal dan lancar, meski ada penyesuaian sementara dampak dari musibah KMP Tunu Pratama Jaya beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud mengatakan, “kami memahami adanya antrean kendaraan di jalan menuju pelabuhan. Namun perlu kami tegaskan hal ini terjadi sebagai bagian dari proses mitigasi risiko untuk memastikan seluruh kapal dalam kondisi laik laut. Keselamatan pelayaran adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.”
Ditjen Hubla dengan melibatkan instansi terkait telah melakukan inspeksi menyeluruh bagi 54 kapal, di mana 45 dinyatakan laik laut dan diizinkan kembali beroperasi secara normal.
Sementara beberapa kapal eks LCT yang sebelumnya dihentikan operasionalnya telah diberikan dispensasi terbatas, seperti KM. Agung Samudra IX, KM. Jambo VI, KM. Liputan XII, dan KM. Samudra Utama.
“Kami lakukan pengaturan ketat termasuk pembatasan muatan dan pengawasan terhadap jenis kendaraan. Ini langkah sementara yang terus kami evaluasi secara dinamis sesuai perkembangan di lapangan,” jelas Masyhud.
Hingga pukul 16.00 WIB hari ini (18/7), total 25 kapal telah melayani penyeberangan dari dermaga MB I–IV dan LCM/Bulusan. Pelayanan di dermaga juga dibantu optimalisasi pemuatan truk logistik di buffer zone menggunakan KMP. Portlink VII dan KMP. Liputan XII.
Di Pelabuhan Gilimanuk sendiri, PT ASDP menerapkan kebijakan percepatan waktu sandar (port time) menjadi 15 menit per kapal, baik dengan atau tanpa muatan. Termasuk penerapan TBB (Tiba-Bongkar-Berangkat) jika diperlukan sesuai kondisi.
Adapun cuaca kondusif, angin 10 knot dari Selatan, ombak 0–1 meter juga mendukung kelancaran operasional di pelabuhan. Meski demikian, kepadatan kendaraan logistik di jalan raya, terutama dari selatan sekitar Terminal Bus Sri Tanjung menuju Pelabuhan Ketapang lumayan padat.
“Kami imbau seluruh pihak, termasuk operator dan pengemudi kendaraan logistik, untuk tertib dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Ditjen Hubla bersama KSOP, ASDP, dan stakeholder terkait terus melakukan langkah-langkah percepatan normalisasi layanan agar dampak ke masyarakat bisa diminimalkan,” pesan Masyhud.
Jurnalis: abri/rendy
