GRESIK,beritalima.com- Pelantikan 50 anggota DPRD Gresik periode 2019-2024 yang berlangsung di ruang paripurna, Jalan KH. Wachid Hasyim, Gresik, Jumat (23/8/19) siang diwarnai unjuk rasa dari elemen Mahasiswa.
Ada Dua elemen mahasiswa yang berunjuk rasa, yaitu PMII dan HMI. Kedua organisasi ini berunjuk rasa di waktu yang berbeda. Masa HMI terlebih dulu mendatangi Gedung Dewan pagi. Sedang PMII menyampaikan aspirasinya saat prosesi pelantikan siang.
Koordinator aksi HMI, Umar Faruq menilai unjuk rasa yang dilakukan sebagai wujud kekecewaan mahasiswa atas ketidak becusan dewan dalam penuntasan banjir Kali Lamong. “Kami menilai dewan tidak serius dalam persoalan banjir Kali Lamong,” ujarnya.
Dalam aksinya, pendemo dari HMI melayangkan empat tuntutan. Yakni, normalisasi Kali Lamong, normalisasi embung di sekitar Kali Lamong dan anak Kali Lamong, fungsionalisasi Kali Lamong, dan transparansi peta sungai dan anggaran.
Sementara aktivis PMII menyampaikan aspirasi soal isu-isu nasional yang tidak langsung berkaitan dengan wewenang DPRD Gresik, antara lain persoalan ekonomi, bahwa mereka menganggap pemerintah saat ini sedang menerapkan sistem ekonomi yang pro terhadap kaum kapitalisme global dimana keran investasi asing kian masif masuk ke Indonesia tanpa mempertimbangkan dampak negatif terhadap keberlangsungan rakyat kecil.
Selain itu, Isu yang diangkat juga tentang kegagalan Pemerintah dalam mensejahterakan petani, hal itu kata mereka ditandai maraknya perampasan tanah milik petani. padahal, menurutnya Presiden Jokowi sendiri telah membuat kebijakan reformasi agraria, tapi faktanya itu dinaggap tidak menyelesaikan masalah kemiskinan bagi kaum petani bahkan menambah persoalan baru.
Persoalan buruh juga tidak luput dari pembelaan mereka yaitu terkait dengan terbitnya paket kebijakan ekonomi berupa PP No 78 tahun 2015 tetang pengupahan. aturan itu juga dinilai tidak berpihak pada kaum buruh.
Dari aspek pendidikan, para mahasiswa ini juga mengritisi UU 12/2012 tentang sistem pembiayaan pendidikan. Aturan itu bagi mereka justru malah menjadikan pendidikan terkomersilkan akibatnya beban rakyat kecil terhadap pendidikan anak-anaknya kian mahal.
Dari pantauan, aksi demo aktivis PMII ini agak jauh dari gedung dewan, mereka hanya berorasi di depan Kantor Dispendukcapil. Hal itu karena pihak keamanan mensterilkan sekitar lokasi pelantikan tersebut guna memperlancar prosesi acara. Setelah acara pelantikan berakhir masa-pun bubar. (Ron)
