KEPULAUAN SULA, beritalima.com | Aksi warga Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara yang kecewa dengan sikap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sula hingga berbuntut pembakaran proposal, Sabtu (4/12/2021) lalu menjadi sorotan.
Amirudin Yakseb, S.H, M.H, salah seorang Praktisi Hukum, Senin (6/12/2021) menilai polemik tersebut terjadi karena diduga bantuan tidak tepat sasaran.
Asisten Ahli Bidang Keilmuan Syariah dan Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam, Sula, Maluku Utara itu menyayangkan progam pemerintah yang dapat menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menjadi bumerang karena ulah oknum.
Penasehat Hukum yang berhasil membela lima terdakwa pada sidang Tindak Pidana Pemilu hingga divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Sanana, Kamis (12/11/2020) itu berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak.
“Saya berharap kepada pihak penegak hukum agar dapat mengambil langkah mengantisipasi untuk menghindari penyalahgunaan hak-hak rakyat dan memberantas mafia penggadaaan seperti ini”, pungkasnya. (Pathuroni Alprian dan Dinnur Soamole)
