Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal saat menjadi pemateri dalam Konvensi Antikorupsi 2016 Pemuda Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).
Menurutnya, dengan visi membangun Banda Aceh sebagai Model Kota Madani maka pembangunan akhlak merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan pihaknya. “Kami percaya jika warga kota memiliki akhlak yang baik, maka insyaallah pembangunan pada berbagai bidang lainnya akan menjadi jauh lebih mudah. Termasuk dalam hal pencegahan korupsi.”
Illiza menyebut beberapa titik rawan terjadinya tindakan korupsi meliputi pada proses penyusunan anggaran, kolusi pengusaha dan penguasa, bisnis pejabat negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pemungutan pajak daerah, penerimaan PNS dan pelayanan perizinan.
Selajutnya ia memaparkan sejumlah upaya pencegahan korupsi lainnya yang telah dilakukan Pemko Banda Aceh lewat penataan orgainisasi dan tata laksana, perubahan pola pikir dan budaya kerja organisasi, pembenahan pelayanan publik, dan pengembangan SDM aparatur sipil negara.
“Dalam bidang pengawasan, kami juga telah menerapkan beberapa kebijakan seperti penandatangan MoU dan kerjasama e-audit dengan BPK-RI, dan menandatangani komitmen kerja dan fakta integritas rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan Gubernur Aceh.”
“16 SKPK di lingkungan Pemko Banda Aceh saat ini telah mendapatkan penilaian kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman RI,” kata Illiza.
Ia menambahkan, dari berbagai strategi dan upaya yang telah dilakukan Pemko Banda Cceh, telah meberikan hasil yang cukup baik bagi upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Banda Aceh berhasil meraih delapan kali predikat WTP secara berturut-turut, penghargaan inovasi pelayanan publik terbaik 2014, dan meraih indeks tata kelola pemerintahan tertinggi pada tahun yang sama,” pungkas Illiza yang disambut applause hadirin.
Pada forum tersebut, Illiza menyampaikan presentasinya pada sesi Tadarus III “Belajar Anti Korupsi dari Kepala Daerah”. Selanjutnya ia tampil pada diskusi panel bersama Bupati Enrekang Muslimin Bundo. Bertindak sebagai moderator Sely Martini dari Indonesian Corruption Watch (ICW),’’(**)
