TORAJA UTARA -beritalima.com-Penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) di Toraja Utara tampaknya perlu mendapat perhatian kalangan aktivis LSM setempat. Pasalnya, banyak laporan disampaikan warga masyarakat terutama para pemerhati pendidikan dan penggiat antikorupsi perihal dana BOS tersebut.
Issu ini mengemuka setelah Toraja Transparansi (Totrans) melakukan riset dan menemukan sejumlah sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMA/SMK, tidak sepenuhnya belanja buku dari dana BOS.
Ironisnya, banyak dari sekolah tersebut, menurut catatan Totrans, menunggak dalam membayar buku kepada beberapa penerbit yang ada. Tunggakan dalam membayar buku ini mendapat perhatian Totrans karena dengan demikian pengelolaan dana BOS tersebut dipertanyakan.
“Lo kan dalam juknis Bos jelas belanja buku menjadi prioritas dibanding komponen pembelanjaan yang lain. Apalagi sampai menunggak, sementara dananya ada. Ini menjadi crusial point yang harus dipertanyakan. Dan tidak main-main tunggakan sampai puluhan hingga ratusan juta rupiah,” tutur Nico Demus, investigator Toraja Transparansi, kepada beritalima.com, baru-baru ini.
Menurut Nico, pihaknya akan terus menelusuri penggunaan dana BOS ini dimulai dari item dan proses pembelanjaan sampai laporan pertanggungjawaban atau surat pertanggungjawaban (SPJ).
Menyangkut SPJ ini, Totrans mencium adanya dugaan sindikat dibalik pembuatan SPJ “fiktif” dana BOS terutama bagi SD. Sindikat pembuatan SPJ ini melalui usaha jasa yang diduga beralamat d Jl. Kartika Rantepao.(Gede Siwa)
