TANJUNG SELOR – BERITA LIMA – KALTARA
Panitia Pemekaran Tanjung Selor dalam waktu dekat akan menggelar musyawarah besar dalam rangka pembentukan presidium Kota Tanjung Selor.
Presidium dibentuk, kata Achmad Jusfrie, Ketua Panitia Pemekaran Tanjung Selor, lebih pada upaya tindak lanjut rencana pemekaran.
Disamping itu, presidium akan menjajal tugas berkomunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah.
“Presidium juga menjadi salah satu syarat untuk pemekaran. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Komisi II DPR-RI saat berkunjung ke Tanjung Selor beberapa waktu lalu. Jadi segera dibentuk oleh panitia. Tetapi gubernur bertepatan ada agenda lain saat itu. Kami mau gubernur ikut hadir dalam musyawarah itu,” ujarnya seusai pertemuan membahas pemakaran Tanjung Selor di Kantor Gubernur Kaltara.
Saat ini, panitia pemekaran telah mengumpulkan para tokoh masyarakat dan tokoh adat di Bulungan.
Setidaknya kata Achmad, telah terjalin satu sikap saling mendukung rencana pembentukan presidium sekaligus pemekaran Tanjung selor menjadi Kota.
“Kalau melihat antusiasme masyarakat serta dukungan Pemda Bulungan dan Pemprov, saya kira tidak perlu waktu lama lagi. Apalagi terbentuknya Kota menjadi keharusan karena posisinya sebagai ibukota provinsi. Dan itu sudah ada dalam UU 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara,” sebutnya.
Panitia saat ini berupaya memberi penekanan kepada Pemda Bulungan untuk memenuhi persyaratan minimal empat kecamatan di Tanjung Selor.
“Ya, kami beri penekanan, tetapi tidak memberi target. Karena memang kewenangan ini adalah kewenangan Pemkab. Kami mendorong saja untuk terbentuknya pemekaran-pemakaran yang memang menjadi syarat utama pembentukan sebuah kota,” ujarnya. (****)
