KUPANG, beritalima.com – Pemberantasan perdagangan orang (Human Trafficking) di Nusa Tenggara Timur diharapkan menjadi perhatian khusus Polda Nusa Tenggara Timur.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno kepada wartawan di Gedung DPRD NTT usai menerima kunjungan Kapolda NTT, Brigjen Pol Drs. Agung Sabar Santoso, SH, MH bersama jajarannya, Rabu (11/1/2017).
“ Saya minta Kapolda agar masalah human trafficking menjadi perhatian khusus, karena diakhir kunjungan tanggal 28 Desember 2016 lalu, Presiden Jokowi, khusus memanggil Kapolda untuk menyampaikan data – data terkait dengan perkembangan human trafficking, karena NTT juara 1 di nasional terkait dengan perdagangan manusia. Karena itu, kami menyampaikan kepada Kapolda untuk dimasa kepemimpinan beliau sebagai Kapolda ini diberi perhatian khusus. Tapi tentu saja tidak hanya kepolisian. Masalah tenaga kerja ini kan lintas institusi, lembaga dan pemangku kepentingan”, katanya.
Saat melakukan kunjungan, Kapolda bersama jajarannya diterima Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, Wakil Ketua, Gabriel Beri Bina, Alex Take Ofong serta Anggota DPRD NTT lainnya.
Selain masalah human trafficking, pihaknya juga menyampaikan terakit masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan penegakan hukum di NTT.
Kemudian terkait dengan rekruitmen polisi, Anwar berharap penerimaan anggota polisi yang dilakukan setiap tahun kuotanya meningkat. Menurutnya, posisi NTT sebagai daerah di perbatasan antar negara. Kemudian wilayah yang luas di 22 kabupaten/kota dan geografisnya, provinsi ini kepulauan sehingga membutuhkan jumlah yang lebih banyak.
Kemudian dari jumlah kuota yang bertambah, dia berharap presentasenya sekitar 70 hingga 80 persen adalah putra – putri NTT yang menjadi polisi di NTT. “ Karena, kami lembaga DPRD memperjuangkan aspirasi yang datang di gedung Dewan ini. Karena itu, kami berharap jumlah polisi lebih banyak putra – putri daerah”, ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan enam kabupaten yang belum memiliki Markas Polres, Anwar mengatakan, Dewan juga menyampaikan kepada Kapolda agar menjadi perhatian, terutama di daerah – daerah konflik horizontalnya tinggi.
“ Apalagi dengan adanya Pilkada tahun 2018 mendatang, antar lain Sumba Barat Daya kita minta perhatian khusus beliau agar diadakan langkah – langkah supaya aparat disana lebih banyak untuk mengamankan jalannya Pilkada agar peristiwa yang lalu tidak terulang lagi”, jelasnya.
Dia mengatakan sebanyak enam kabupaten yang belum memiliki Markas Polres (Mapolres) yaitu Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Nagekeo, Manggarai Timur, Malaka dan Sabu Raijua. (Ang)
