Oleh: Badrul Hariadi **Pegiat Sosial Politik Kampung.
Sakitnya Demokrasi di Negeri ini tidak bisa dianggap sepele,. Praktek praktek pemegang kekuasaan mayoritas disemua tingkatan, katakanlah Kepala Dusun ,Kepala Desa, Camat dan Birokrasi pada umumnya, yang IDEALNYA derajat pangkatnya diciptakan sebagai sarana berkembangnya pendidikan Demokrasi yang sehat,merakyat dan berwibawa, justru kebanyakan menjadi salah fungsi atas Amanah yang diembannya.pada saat pesta Demokrasi berlangsung,
Mayoritas pemegang amanah rakyat, disadari atau tidak mereka telah melakukan pelecehan dan pemerkosaan Demokrasi yg secara konstitusi perbuatan itu melanggar sumpah jabatan yg diemban.
Masyarakat kelompok pertama yg menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan Demokrasi tentu dan pasti yg hidupnya tinggal di kampung dan pedesaan yg notabene masyarakatnya kebanyakan awam dan lugu tentang Demokrasi.. Demokrasi yg merupakan Hak Bebas atau yg lebih di kenal dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan kebebasan menentukan Pilihan dalam menyalurkan aspirasi politik.. tinggal menjadi slogan dan jargon penyelenggara pemilu. Hal semacam ini tentunya sangat berbahaya bagi kelangsungan hidupnya Demokrasi, generasi penerus bangsa akan mengalami stagnasi yang berkepanjangan untuk memulihkan normalnya Demokrasi. Dengan menguatnya system efek keberuntungan dukungan bagi para birokrasi terkait Pilkada langsung,, membuat pergeseran profesionalitas dalam menjalankan tugas,kerena terjadi regulasi Mutasi akibat dampak dukungan waktu berjalannya Pilkada .Sebatas saran penulis.
Tolong Bagi pengemban Amanah Rakyat disemua tingkatan.. Sadarlah untuk membangun nilai Demokrasi yg bebas aktif.kerena semua akan mengalami kerugian bahkan bisa fatal akibat yang didukung dalam Pilkada mengalami kekalahan.
TUNGGU SAJA!!! KONSEKWENSINYA BAGI PNS dan Aparatur pemerintah daerah yang TIDAK NETRAL Di Pilkada serentak 2020.
