SIDOARJO, beritalima.com | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali melakukan “Sosialisasi Kegiatan Promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting pada masyarakat di Wilayah Khusus” di Sidokumpul, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (1/11/2022).
Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI H. Sungkono, Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Jawa Timur Sofia Hanik, serta Kabid KBKK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3 AKB) Kabupaten Sidoarjo Rahmat Sastriawan.
Sungkono mengatakan, mengatasi permasalahan stunting sangatlah penting, karena tidak mudah menciptakan generasi hebat dan unggul. Harus ada keterlibatan negara, salah satu contohnya dengan cara melakukan sosialisasi seperti sekarang ini.
Menurutnya, stunting itu bisa dicegah dengan berbagai cara, misalnya dari tingkat keluarga mengusahakan untuk mencukupi nutrisi anak dan menghindari makanan-makanan instan.
Kemudian dari aspek teknis, bisa dilakukan dengan memastikan air yang dikonsumsi memang bersih dan aman, serta cara pengelolaan sampah di rumah lingkungan sekitar. Demikian juga aspek pendidikan, dapat diberikan edukasi mengenai pentingnya kesehatan keluarga.
Selain itu, Sungkono meminta para kader, penyuluh dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) harus melakukan pendekatan yang humanis. “Kita harus pastikan kalau masyarakat merasa nyaman ketika membicarakan tentang stunting, sehingga akan lebih mudah masuk dan jadi perhatian utama mereka,” ujarnya.
Sungkono menambahkan, DPR dan pemerintah melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) akan lebih diperbanyak untuk mengatasi permasalahan stunting di masyarakat.
Koordinator Bidang Adpin BKKBN Jawa Timur Sofia Hanik mengatakan, menangani permasalahan stunting akan menjadi persoalan jika tidak dikerjakan secara bersama-sama. Apalagi angka stunting nasional masih tinggi, yakni sebesar 24,5%, yang artinya dari 100 balita ada 24 balita yang stunting.
Kondisi di Jawa Timur pun tidak jauh berbeda, penderita stunting sebanyak 23,5%.
“Di Jawa Timur kita punya Tim Percepatan Penurunan Stunting. Tim ini di tingkat provinsi diketuai Wakil Gubernur, di tingkat kabupaten diketuai Wakil Bupati, di tingkat kecamatan diketuai oleh Camat, dan di tingkat desa diketuai oleh Kepala Desa.
Dikatakan, kondisi stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi penyakit berulang, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau sejak janin hingga anak berusia dua tahun.
“Penyebabnya, gangguan pola makan, pola asuh, dan sanitasi, sehingga harus ada peran ibu dan ayah secara bersamaan agar pola asuh anak sempurna. Harus diperhatikan juga sejak masih jadi calon pengantin, saat sudah melahirkan, dan wajib KB,” kata Hanik.
Kabid KBKK Dinas DP3 AKB Sidoarjo Rahmat Sastriawan mengatakan, pemerintah berusaha untuk menekan angka stunting dari hulu, yaitu dari saat remaja putri diberi sosialisasi kesehatan reproduksi, lalu juga soal sanitasi tentang memiliki jamban.
Bahkan pemerintah juga berupaya agar daerah-daerah yang menjadi lokus stunting segera membenahi masalah sanitasinya. “Nanti akan ada pendampingan dari TPK desa yang terdiri dari unsur PKK, kader KB dan bidan desa,” jelasnya.
Rahmat menuturkan, dari audit lokus-lokus stunting di Kabupaten Sidoarjo beberapa waktu lalu diketahui bahwa penyebab stunting tidak hanya karena minimnya asupan nutrisi, tapi juga pola asuh dan sanitasi.
Disebutkan, saat ini Kabupaten Sidoarjo memiliki 4.812 TPK yang akan mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu pascabersalin dan keluarga yang memiliki balita. (Gan)
Teks Foto: Sosialisasi Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting di Sidokumpul, Sidoarjo, Selasa (1/11/2022).
