SIDOARJO, beritalima.com | Di wilayah Sidokumpul, Sidoarjo, sering dijadikan sasaran “Sosialisasi Kegiatan Promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Pada Masyarakat di Wilayah Khusus” oleh BKKBN Jatim bersama DPR RI.
Di antaranya pada 29 Oktober 2022 lalu, dengan narasumber Anggota Komisi IX DPR RI H. Sungkono, Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Jawa Timur Sofia Hanik, serta Kabid KBKK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo Rahmat Sastriawan.
Sungkono mengatakan, mengatasi permasalahan stunting sangatlah penting, karena tidak mudah menciptakan generasi hebat dan unggul. Harus ada keterlibatan negara, salah satu contohnya dengan cara melakukan sosialisasi seperti sekarang ini.
Menurutnya, stunting bukan masalah sederhana. Namun, stunting bisa dicegah dengan berbagai cara dan bersama-sama. Di antaranya aspek pendidikan, dapat diberikan edukasi mengenai pentingnya kesehatan keluarga.
Ditambahkan, DPR dan pemerintah melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) akan lebih diperbanyak untuk mengatasi permasalahan stunting di masyarakat.
Sofia Hanik mengatakan, saat ini berdasarkan SSGI tahun 2021 prevelansi stunting Jatim adalah 23,5%. Walaupun telah berada di bawah rata-rata nasional, namun angka ini masih melebihi angka aman yang ditetapkan WHO, yaitu di bawah 20%.
“Permasalahan stunting ini menjadi persoalan bersama. Di Indonesia, dari empat bayi di bawah usia lima tahun atau balita yang lahir, ternyata ada satu balita dalam kondisi stunting,” kata Sofia.
Terkait program Bangga Kencana, kata Hanik, adalah singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. BKKBN berharap, keberhasilan program KB di Jawa Timur juga diimbangi dengan kelahiran generasi yang berkualitas, zero stunting.
Sofia menambahkan, jika bisa menekan pertumbuhan penduduk, maka diharapkan kualitas SDM lebih baik, apalagi Indonesia punya cita-cita memiliki Generasi Emas Tahun 2045.
Lebih lanjut Sofia mengatakan, berbagai upaya dilakukan BKKBN Jatim dalam upaya penurunan stunting melalui berbagai kegiatan dengan pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, keluarga baduta, keluarga balita.
“Pendampingan keluarga beresiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga terus dilakukan di Jawa Timur untuk mencegah jangan sampai ada anak yang dilahirkan dalam kondisi stunting,” terang Sofia.
Dituturkan, persiapan pernikahan bukan hanya dilakukan calon ibu saja, tapi juga harus dilakukan oleh calon ayah atau calon pengantin pria. Prekonsepsi atau persiapan yang matang sebelum ibu hamil dari sisi calon ibu dan calon ayah jauh lebih penting dari pada prewedding yang kadang menghabiskan banyak biaya.
Prekonsepsi tidak memerlukan biaya, cukup memeriksakan kesehatan sebelum menikah dan bisa juga melalui aplikasi Elsimil (elektronik siap nikah dan hamil),” ujarnya.
Dikatakan, kondisi stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi penyakit berulang, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau sejak janin hingga anak berusia dua tahun.
“Penyebabnya, gangguan pola makan, pola asuh, dan sanitasi, sehingga harus ada peran ibu dan ayah secara bersamaan agar pola asuh anak sempurna. Harus diperhatikan juga sejak masih jadi calon pengantin, saat sudah melahirkan, dan wajib KB,” kata Hanik.
Kabid KBKK Dinas DP3 AKB Sidoarjo Rahmat Sastriawan mengatakan, pemerintah berusaha untuk menekan angka stunting dari hulu, yaitu dari saat remaja putri diberi sosialisasi kesehatan reproduksi, lalu juga soal sanitasi tentang memiliki jamban.
Bahkan pemerintah juga berupaya agar daerah-daerah yang menjadi lokus stunting segera membenahi masalah sanitasinya. “Nanti akan ada pendampingan dari TPK desa yang terdiri dari unsur PKK, kader KB dan bidan desa,” jelasnya.
Rahmat menuturkan, dari audit lokus-lokus stunting di Kabupaten Sidoarjo beberapa waktu lalu diketahui bahwa penyebab stunting tidak hanya karena minimnya asupan nutrisi, tapi juga pola asuh dan sanitasi.
Disebutkan, saat ini Kabupaten Sidoarjo memiliki 4.812 TPK yang akan mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu pascabersalin dan keluarga yang memiliki balita. (Gan)
Teks Foto: H.Sungkono dari DPR RI, Sofia Hanik dari BKKBN Jatim, dan Rahmat Satriawan dari DP3AKB Sidoarjo, ketika edukasi masalah stunting di Sidokumpul, Sidoarjo.
