SURABAYA, beritalima.com – Penduduk Kabupaten Mimika, Papua, berharap pada pemerintah membantu pengembalian barang limbah dari PT Freeport yang sudah dihibahkan pada mereka. Barang limbah bernilai trilyunan rupiah itu kini berada di banyak tempat, termasuk di Jawa Timur.
Agustinus Somau, Koordinator 7 Kepala Suku di Mimika, menyampaikan itu pada wartawan saat berada di Surabaya, Jumat (8/2/2019). Dia mengatakan, akan menyampaikan harapan penduduk Mimika itu ke Presiden dan Kapolri.
Dijelaskan, ketujuh kepala suku di Mimika yang diwakili itu terdiri Suku Amongme, Suku Moni, Suku Dani, Suku Nduga, Suku Damal, Suku Ekari, dan Suku Kamoro.
Sedangkan barang limbah PT Freeport yang dihibahkan pada mereka itu di antaranya berupa pipa besar, accu bekas, dan plat tembaga yang jumlahnya lebih dari 15 juta ton.
Dengan didampingi Pemberantas Korupsi Mimika, Joachim Elsoin alias Leo, Agustinus yang juga sebagai Ketua Pusat Pengendali Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (P2MA-PTP) mengatakan, barang yang sudah dihibahkan ke 7 suku itu oleh oknum dikirim ke Jawa melalui pelabuhan Freeport.
Pengambilan limbah hibah itu terjadi sejak tahun 2009 hingga 2014 tanpa sepengetahuan penduduk atau kepala suku penerima hibah. Setelah tahun 2014 baru diketahui kalau barang hibah itu telah dicuri. Namun, menurut Agustinus dan Leo, barang yang sudah terlanjur keluar Papua itu tidak bisa diambil karena tidak dilengkapi dokumen, sehingga tercecer di beberapa tempat di Jawa.
“Selama 50 tahun lebih Freeport beroperasi, kami penduduk setempat tidak mendapat manfaat apapun dari industri tambang tersebut. Dan begitu kami diberi hibah berupa limbah itu pun eh ternyata dicuri pula,” ujar Agustinus.
Leo mengaku pihaknya sudah melacak keberadaan limbah senilai triliun rupiah itu. Barang-barang itu kini masih berada banyak tempat, di antaranya du Surabaya, Gresik dan Banyuwangi (Jatim), di Cilacap dan dan beberapa daerah di Jawa Tengah lainnya, di Makassar (Sulawesi Selatan), dan di Ternate.
Perjuangan untuk mengambil kembali hak mereka yang terampok itu sudah lama dilakukan oleh utusan suku, tapi tak kunjung membuahkan hasil. Bahkan, menurut Agustinus, terhitung sudah ada 12 orang utusan tujuh suku yang meninggal dunia sepanjang proses pengurusan, kare na kelaparan dan menderita sakit.
Agustinus mengaku sudah berusaha menemui Kepala Daerah Mimika maupun Papua untuk bisa menarik kembali barang-barang itu. Namun, lanjut Agustinus, tidak ada aparat daerahnya yang peduli.
“Kami kecewa dengan mereka. Karena itu, kami berusaha sendiri dan ingin mengelola sendiri untuk kemajuan wilayah kami,” ujarnya.
Untuk memperlancar proses pengembalian limbah berharga itu, Agustinus menyatakan akan menuju ke Jakarta untuk menemui Presiden dan Kapolri.
Menurutnya, untuk bisa mengambil barang-barang berharga itu harus ada surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
”Itu kendala kami. Karena itu kami ingin bertemu dengan Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait,” kata Agustinus.
Dia mengatakan, kalau barang hibah dimaksud sudah bisa dikembalikan ke Mimika atau diuangkan, pihaknya sudah sepakat akan dipakai untuk pembangunan daerah Mimika, yakni mulai infrastruktur jalan, bangun gereja, jembatan, lahan perkebunan, pertanian, dan perumahan.
Ditambahkan, selama ini meski di wilayahnya ada perusahaan raksasa sekelas Freeport, warga tujuh suku tersebut kondisinya tetap dalam keterbatasan. Rumah-rumah warga setempat masih terbuat dari kayu-kayu. (Ganefo)
Teks Foto: Agustinus Somau (kiri) dan Leo, saat ditemui dalam usahanya mengembalikan hak warga 7 suku di Mimika, Papua, yang terampas. Keduanya kini masih berada di Surabaya, Jumat (8/2/2019).
