LANGSA-ACEH, Beritalima.com| Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) minta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah transparan terhadap anggaran penanggulangan coronavirus (COVID-19) di Aceh.
“Agar anggaran penanggulangan ini tidak tumpang tindih antara sumber dari APBN, APBA, APBK maupun APBG di tingkat Desa” ujar Ketua FPRM Nasruddin, pada beritalima.com, Rabu(01/04) di Langsa.
Lanjutnya, sehingga nantinya pasca bencana ini selesai tidak ada aparatur pemerintah yang masuk penjara akibat lalai dan tidak mengikuti mekanisme.
Menurutnya, dari hasil informasi dari berbagai media jumlah anggaran penanganan COVID-19 ini cukup besar. Namun sangat ironis, seluruh Pukesmas di Aceh belum menerima Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas kesehatan yang menjadi unjung tombak menghadapi pasien yang terjangkit virus.
“Petugas medis di tingkat pukesmas maupun dirumah sakit benar-benar menjadi gardan depan dalam proses penanganan pasien Corona, mereka inilah yang bersentuhan lansung dengan pasien , maka diharapkan seluruh komponen masyarakat agar peduli dengan keselamatan para pejuang kemanusiaan dibidang kesehatan”, katanya.
Nasruddin meminta, kepada DPR mengawasi intansi terkait terutama Dinas Kesehatan apakah bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah sudah disalurkan kerumah sakit atau pukesmas.
Dikisahkan Nasruddin, dirinya tidak mau terulang kembali sejarah Tsunami di Aceh pasca rehabilitasi dan rekontruksi bantuan untuk korban masih menumpuk di gudang bahkan ada yang sudah expired.
Berdasarkan pengalaman tersebut, FPRM sebagai elemen sipil akan memantau agar bantuan alat medis maupun non medis segera mungkin disalurkan dan tepat sasaran, apa lagi saat ini status di aceh masih katagori darurat.
“Bila nantinya ditemukan adanya ketimpangan akan di laporkan kepada Tim Gugus Tugas Covid 19 di Jakarta yang di pimpin oleh bapak Doni Monardo”, pungkasnya. (Dhani Atjeh).
