MADIUN, beritalima.com- Pemerintah pusat terus berupaya untuk menghidupkan segala lini yang telah terdampak pandemi Covid-19. Salah satu, dari sekian banyak program bantuan yang digulirkan pemerintah, yakni, program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp.2,4 juta kepada pelaku UMKM.
Sebagaimana yang dijabarkan dalam Dialog Produktif dengan tema “Pejuang Ekonomi Garis Depan Wirausahawan Usaha Mikro” yang diadakan KPCPEN pada Senin (9/11) lalu.
Dimana, Pemerintah bekerja keras untuk menyelamatkan pelaku usaha mikro dari dampak pandemi Covid-19. Mengingat peran vitalnya, sektor usaha mikro menjadi prioritas dalam transformasi ekonomi nasional yang turut didukung oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan oleh Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (9/11), sembilan juta pelaku usaha mikro telah menerima Banpres Produktif Usaha Mikro. Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, juga sudah ditawarkan dengan suku bunga 0% hingga 31 Desember 2020. Bahkan, bantuan presiden (Banpres) BPUM dinilai telah memberi hasil positif untuk mempertahankan, hingga mengembangkan usaha para pelakunya.
Program yang diluncurkan bulan Agustus 2020 ini, sudah tersalurkan seratus persen pada bulan Oktober lalu, kepada sembilan juta target penerima manfaat. Yakni, pengusaha mikro yang utamanya belum tersentuh layanan perbankan. Program tersebut cepat terserap dengan dukungan Bank Himbara, Koperasi, Pemda, dan K/L yang melakukan pendampingan.
Pemerintah pun menambah jumlah pelaku usaha mikro penerima manfaat BPUM tersebut hingga total keseluruhannya menjadi 12 juta UMKM.
Lebih lanjut dalam dialog yang digelar dengan tema “Pejuang Ekonomi Garis Depan Wirausahawan Usaha Mikro” yang diadakan KPCPEN, bantuan sengaja menyasar pada golongan “Unbankable”. BPUM yang digulirkan pemerintah demi membantu pelaku usaha mikro yang belum terjangkau oleh layanan perbankan (unbankable), ditawarkan dalam bentuk dana hibah. BPUM juga berfungsi sebagai skema alternatif pembiayaan bagi usaha mikro.
Dari data terakhir Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2018, jumlah unit usaha di tingkat Indonesia tercatat sekitar 64 juta. Dari angka yang ada ini, usaha mikro mengambil porsi terbesar, yakni sekitar 63 juta (98%). Sebagai golongan unbankable, berbagai pelaku usaha mikro kecil menengah, sangat merasakan manfaat bantuan pemerintah tersebut. Dimana banyak para pelaku yang sehari-hari berjualan berbagai macam makanan, minuman, hingga toko kelontong, yang sama sekali belum pernah menggunakan ATM.
Demi memperoleh BPUM, bahkan para pelaku UMKM memberanikan diri untuk bertanya ke pihak kelurahan ,lalu berkunjung ke bank guna memenuhipersyaratan yang diperlukan. Awalnya, memang merasa ragu mendatangi bank.
Sementara itu, untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, bahwa stimulus usaha ini berbentuk pinjaman yang ditawarkan dengan suku bunga 0% hingga 31 Desember2020.
Selanjutnya, KUR akan mengenakan bunga 6% dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp.10juta. Banyak masyarakat yang bersyukur berkat adanya bantuan ini.
Dukungan pemerintah pusat tak berhenti sampai disini. Pasalnya, pemerintah pusat juga memberikan dukungan penuh terhadap Produk UMKM lokal. Bantuan tak ada artinya tanpa semangat berjuang. Jika pemerintah pusat telah memberikan stimulus berupa Bantuan Presiden BPUM, dan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro denga suku bunga 0 persen, pemerintah daerah pun tak ingin ketinggalan. Beragam bantuan juga dikucurkan kepada masyarakat untuk menghidupkan kembali sektor-sektor usaha yang sempat mati suri. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Pemkot Madiun melalui kelurahan, memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM berupa pelatihan-pelatihan untuk menambah keterampilan dan daya saing para pelaku usaha mikro.
Seperti yang dilakukan oleh Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Dengan memanfaatkan dana kelurahan yang diberikan kepada 27 kelurahan yang ada di Kota Pendekar (sebutan untuk Kota Madiun), mereka membekali para pelaku UMKM di wilayahnya untuk mendapatkan ilmu seputar pelatihan internet marketing dengan pakarnya. Yakni menggandeng salah satu balai pelatihan kerja untuk memberikan materi pembelajaran seputar internet marketing. Yakni pelatihan internet marketing di sebuah lembaga belajar dengan materi pembelajaran mencakup pengenalan dasar pemasaran di internet, pengambilan foto untuk produk yang eye catching, mengedit foto menggunakan photoshop, hingga diajari membuat logo menggunakan corel draw.
“Bukan cuma itu, kita juga mengenalkan cara berjualan di market place dan bagaimana cara mengoptimalkan pemasaran menggunakan blog. Kalau mereka sudah menguasai teknik-teknik itu, harapannya produk akan lebih dikenal dan omset naik,” terang penanggung jawab Balai Pelatihan, Sulistiawati.
Sementara itu, salah seorang peserta pelatihan, Diana Kumalasari, mengatakan, sebagai pelaku UMKM di bidang clothing, dirinya merasa terbantu dengan adanya pelatihan tersebut. Sebab, selama ini dia hanya tahu pemasaran via online hanya sekadar memposting foto di medsos kemudian menunggu feedback dari pelanggan.
“Ternyata untuk jualan di internet tidak sekadar ambil foto kemudian di posting. Ada teknik pengambilan foto dan cara untuk mengoptimalkan pemasaran. Saya merasa terbantu sekali dengan adanya pelatihan ini,” ucap Diana.
Tak berhenti disana, pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan Provinsi Jawa Timur juga memberikan stimulus berupa fasilitasi pameran yang dilakukan di Mall. Seperti yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun. Dua dinas tersebut berkolaborasi memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah di Kota Madiun, khususnya yang bergerak di bidang pengolahan ikan untuk mengisi gelar produk yang dilakukan di salah satu pasar modern di Kota Madiun.
“Ini merupakan gelar produk di fasilitas umum. Kami pilih dinas kabupaten atau kota yang aktif. Karena Kota Madiun aktif di bidang pengolahan ikan, maka kami memberikan kesempatan bagi UMKM di sini untuk menggelar produk di Mall Timbul Jaya secara gratis,” ujar Kepala Seksi Akses Pasar, Promosi, dan Logistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Farida.
Hal tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk membangkitkan UMKM yang lesu akibat pandemi Covid-19. Salah satunya yakni dengan menggelar produk-produk unggulan agar para pelaku UMKM terpacu untuk terus memproduksi produk-produk olahan ikan yang berkualitas.
Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta) Kota Madiun, Dorce Lomo, menuturkan pada ajang tersebut, para pelaku UMKM bisa mempromosikan produknya di Mall.
“Ada sembilan UMKM yang ikut pameran. Mulai dari produk olahan ikan siap makan hingga frozen, semua ada. Besar harapan kami melalui gelar produk ini dapat memacu produktivitas UMKM yang sempat lesu,” tuturnya.
Kepedulian untuk menggenjot kehidupan UMKM, tak hanya ditunjukkan oleh pemerintah saja. Pasalnya, perusahaan dan instansi juga ikut serta dalam menghidupkan kembali UMKM. Seperti yang dilakukan oleh PT. Indomarco Prismatama Cabang Jombang, yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan yang menaungi retail Indomaret tersebut dengan Pemkot Madiun, di rumah dinas walikota, di Jalan Pahlawan Kota Madiun.
Pada kerjasama tersebut, perwakilan Indomarco menyerahkan tiga gerobak UMKM kepada Pemkot Madiun. Kemudian, gerobak tersebut diberikan kepada tiga warga Kota Madiun yang memiliki usaha kecil. Khususnya makanan dan minuman. Penyerahan gerobak kepada warga penerima, dilakukan melalui TP PKK Kota Madiun.
“Tiga gerobak ini harapannya dapat memperlancar usaha UMKM di Kota Madiun. Kalau nanti bisa berjalan lancar, maka kerjasama bisa semakin ditingkatkan,” ucap Ketua TP PKK Kota Madiun, Ny. Yuni Setyawati Maidi, yang juga istri Walikota Madiun, H. Maidi.
Penggunaan gerobak, lanjut Yuni, nantinya akan dievaluasi oleh PT Indomarco selama enam bulan. Karena itu, Yuni mengimbau kepada para pelaku UMKM yang telah mendapatkan bantuan gerobak untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga merupakan arahan dari walikota agar pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan harus tetap memenuhi kewajibannya. Seperti membayar listrik dan air di tempatnya berjualan.
“Jangan sampai gerobak dipindahtangankan tanpa pemberitahuan. Kami berharap, penyaluran bantuan gerobak ini mampu meningkatkan perekonomian UMKM di Kota Madiun. Semoga usahanya lancar, barokah, dan membawa kebaikan untuk kita bersama,” harapnya.
Skema bantuan ekonomi yang digagas Walikota Madiun, H. Maidi, bagi pelaku UMKM di Kota Pendekar, terus dijalankan. Yakni dengan membeli produk-produk UMKM untuk dibagikan bersama paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan ini juga dilakukan bersama pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Madiun dengan berkeliling kota naik sepeda sambil bagi bagi sembako dan produk UMKM yang telah dibeli Pemkot. Kegiatan tersebut sekaligus bertujuan untuk memantau produksi UMKM. Khususnya, sambel pecel.
“Untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, memang kami menggunakan produk-produk UMKM lokal. Seperti sambel pecel. Jadi, masyarakat yang dapat bantuan itu tidak bingung cari lauk lagi,” tutur Walikota Madiun, H. Maidi.
Bahkak, lanjutnya, ada 20 ton sambel pecel yang dikumpulkan dari produsen sambel pecel di Kota Madiun. Dengan skema ini, diharapkan pelaku UMKM tetap bisa menjalankan aktivitas produksi dan tetap memiliki pemasukan. Selain sambel pecel, makanan olahan lainnya yang akan digunakan antara lain abon dan telur asin, serta produk kuliner lainnya yang memungkinkan.
Tak hanya mengecek produksi sambel pecel, walikota saat keliling naik sepeda, juga melaksanakan patroli penggunaan masker. Selain itu, juga membagi-bagikan masker kepada pengguna jalan lainnya, serta memberikan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Alhamdulillah, masyarakat Kota Madiun sudah banyak yang patuh. Kalau masih ada yang belum, itu hanya beberapa. Dengan kepatuhan ini, harapannya semua masyarakat sehat dan kita tetap bisa mempertahankan angka terendah positif Covid-19 di Jawa Timur,” tandas H. Maidi. (Advetorial).
