JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi IV DPR RI, Dr H Andi Akmal Pasluddin mendapati berita janji Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak akan mengimpor beras dan tidak pula akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) beras,
“Saya catat janji ini dan akan mengajak masyarakat Indonesia tentang adanya janji ini. Kita ssering mendapati janji-janji seperti ini. Harapannya tentu saja dapat ditepati karena langka sekali ketepatan janji Pemerintah terutama persoalan importasi beras,” sindir Andi Akmal.
Dalam keterangan pers yang diterima awak media, Sabtu (10/7) siang, Andi Akmal mengatakan, saat ini publikasi berkaitan statistik beras telah menyebar se-tanah Air. Produksi beras pada Musim Tanam (MT) I tahun ini 17,56 juta ton dan surplus overstok Januari tahun lalu 7,39 juta ton.
Sementara konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras 10,29 juta ton.
“Jangan sampai data yang sudah jelas dan tersebar di masyarakat ini, dikhianati dengan berbagai macam alasan, sehingga akhirnya muncul keputusan dengan tiba-tiba ada impor,” kata Andi Akmal.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memaparkan, saat ini semua institusi negara sudah mulai kompak. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Urusan Logistik (Bulog), menyepakati tidak ada impor beras.
Impor beras premium mungkin masih bisa disamping memang cuma sedikit dan segmentasinya sangat terbatas seperti beras basmati untuk nasi kebuli dan lainnya.
Kompaknya lembaga negara ini mesti terus dilakukan sehingga tidak membingungkan rakyat, karena selama ini terjadi apa yang di ucap, lain lagi yang dikerjakan.
“Termasuk persoalan PPN beras umum ya. Ini kita semua sudah pegang ucapan pemerintah bahwa tidak ada namanya PPN untuk beras reguler yang secara umum dikonsumsi mayarakat banyak. Jejak digital sudah ada dimana-mana, mudah-mudahan gak meleset lagi ini janjinya,” ketus wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan ini.
Pria kelahiran asal Bone ini menekankan, jangan lagi ada skenario impor beras reguler karena memang prencanaan hasil panen beras secara nasional 33 juta ton akan mampu di raih. Ini tinggal soal manajemen logistik mulai dari masa panen hingga produk ini ke tangan masyakat seluruh Indonesia.
“Saya berharap, semua komitmen dengan yang sudah diputuskan. Saat ini sudah disampaikan stok cadangan beras pemerintah masih terjaga 1,4 juta ton sehingga tidak ada alasan ini dan itu di kemudian hari tmucul gebrakan tidak enak berupa impor beras,” demikian Dr H Andi Akmal Pasluddin.
(akhir)
