Beritalima.com 《Kabupaten Pidie-Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk memenuhi hak korban dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Indonesia.
Penegasan ini disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya saat meluncurkan Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Aceh.
Acara tersebut diadakan di Rumoh Geudong, Gampong Bili Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, pada Selasa (27/6/2023).
Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah memiliki niat yang tulus dalam menyelesaikan pelanggaran HAM Berat berdasarkan rekomendasi dari PPHAM.
Ia juga mengapresiasi kesabaran para korban dan ahli waris korban yang telah menunggu proses penyelesaian pelanggaran HAM Berat di masa lalu.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada korban dan keluarga korban atas kesabaran dan kebesaran hati mereka selama proses penyelesaian ini.
Dengan niat yang tulus, tidak ada proses yang akan sia-sia. Presiden berharap bahwa awal yang baik ini akan membuka jalan untuk penyembuhan luka-luka yang ada.
Presiden Jokowi juga berharap bahwa kegiatan ini akan menjadi langkah awal dalam menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera di Indonesia, dengan menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan kemanusiaan.
Ia juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah hari ini adalah upaya untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM Berat.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa upaya untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM Berat di masa lalu yang memberikan beban berat bagi korban dan keluarga harus segera dilakukan.
Pada awal Januari 2023, Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah akan fokus pada penyelesaian non-yudisial untuk pemulihan hak-hak korban.
Presiden mengungkapkan kegembiraannya karena telah memulai pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM Berat dalam 12 peristiwa. Ia optimis bahwa upaya ini akan menjadi komitmen bersama dalam mencegah terulangnya hal serupa di masa depan.
Presiden juga menyampaikan bahwa korban dan keluarga korban di Aceh telah mulai mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja, jaminan hak kesehatan, harapan keluarga, perbaikan tempat tinggal, serta pembangunan fasilitas lainnya.
Terlihat beberapa pejabat yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassonna Laolly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tenten Masduki.
Selanjutnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Sekretariat Negara Praktikno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Presiden Moeldoko. Selain itu, Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan unsur Forkopimda Aceh lainnya juga turut mendampingi Presiden Jokowi saat berata di kabupaten Pidie Provinsi Aceh,” (A79)
