Jakarta, beritalimacom| Papua hingga saat ini belum berkembang karena Pemerintah salah strategi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal. Hal itu diungkapkan penulis asal Papua, Alex Runggeary, dalam diskusi di Perkumpulan Penulis Satupena tentang Orang Papua Melihat Papua di Jakarta (29/2).
Alex menyatakan, mengutip penelitian LIPI, ada empat masalah utama di Papua. Yaitu: masalah hak asasi manusia (HAM), sejarah masuknya Papua ke Republik Indonesia, status politik Papua, dan kegagalan pembangunan.
“Sampai hari ini, meski pemerintah mengakui sudah melakukan banyak hal, sebenarnya tidak ada kemajuan. Sebagai seorang profesional di bidang ini, saya melihat pemerintah mengabaikan beberapa hal penting,” ujar Alex.
Menurut Alex, diakui atau tidak, kesalahan strategi itulah yang menghambat proses pembangunan di Papua. Bicara khusus mengenai pembangunan ekonomi rakyat Papua, berarti bicara soal strategi.
“Kenapa harus ada strategi? Karena kita punya sumber daya yang terbatas, sehingga harus ditata sedemikian rupa. Sumber daya yang sedikit itu terutama dana,” tuturnya. Dulu di zaman Belanda, di daerah Jayapura ada lembah yang bagus untuk perkebunan kakao. Petani bisa menjual langsung kakao yang dipanennya ke Belanda secara rutin tiap minggu.
“Tiap hari Rabu, datang mobil pick-up. Kakao ditimbang dan petani memperoleh uang tunai setiap minggu. Artinya, dengan menerima uang itu, petani otomatis terdorong untuk terus pergi ke kebun, memanen hasilnya, kemudian dijual,” lanjutnya.
“Rakyat sudah pasti mendapat uang tunain setiap minggu. Sekarang mekanisme seperti itu tidak ada. Warga hanya mengharapkan bansos (bantuan sosial) atau BLT (bantuan langsung tunai),” kritik Alex. Pembangunan ekonomi rakyat Papua menjadi penting karena ini menjadi pendorong pembangunan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan seterusnya.
Misalnya, pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu hanya bermanfaat jika terkoneksi dengan sumber-sumber produksi rakyat, karena tujuannya adalah untuk meminimalisir biaya produksi. Dalam hal ini, biaya transportasi. Jadi terkoneksi dan terintegrasi.
Alex menjelaskan, lewat Keputusan Presiden, Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat ini menjadi ketua pembangunan otonomi khusus Papua, yang menangani semua sebagai koordinator. “Tetapi sayangnya, dia tidak punya otoritas, karena hanya mengkoordinir para eksekutif di Papua,” tegas Alex.
Jurnalis: Abriyanto
