KUPANG, beritalima.com – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai memiliki potensi dalam pengembangan usaha di desa, pendirian BUMDes ini dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola desa, ada pun pendirian BUMDes antar lain, berasal dari alokasi dana desa, APBD kabupaten, pinjaman pihak ketiga maupun tanggungan masyarakat.
Sebagai lembaga yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, keberadaan BUMDes sangat strategis dalam percepatan pembangunan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah NTT terus berupaya mendorong semua desa di NTT untuk memiliki BUMDes dalam menunjang pembangunan desa.
Hal itu disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Robert Sianipar dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) NTT di Kantor Gubernur NTT, Senin (20/5/2019).
Dijelaskan Robert, bersadarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa NTT terdapat 3.026 desa di NTT, dan telah terbentuk 978 BUMDes. Sebanyak 781 BUMDes berstatus aktif dengan total penyertaan Rp 118 miliar yang berasal dari dana desa.
Dari jumlah tersebut sebanyak 55 desa telah memiliki produk unggulan dan dapat melakukan ekspor. Sementara 1.041 desa lainnya telah memiliki produk unggulan sebagaimana data Bank Indonesia tahun 2019.
“ Kami juga mengutip data indeks pembangunan desa NTT tahun 2018 ada 5 indikator pengukuran, yakni pelayanan dasar, infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah desa,” kata Robert Sianipar menambahkan.
Aktivitas ekonomi BUMDes yang dilakukan mengikuti, pengelolaan air bersih, pengembangan ternak, produksi mebel, pariwisata, pakan ternak, dan usaha – usaha lainnya. Namun dari seluruh potensi usaha yang ada, masih terdapat beberapa hambatan, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya BUMDes bagi pengembangan desa.
Kemudian terbatasnya kemampuan SDM dalam mengelola BUMDes, tata kelola keuangan yang belum baik, dan belum optimalnya pendampingan yang dilakukan pemerintah terkait.
Sehubungan hal tersebut, OJK merasa perlu mendorong sektor keuangan jasa untuk turut berkontribusi dalam menciptakan kemandirian desa. “ Kita memahami bersama saat ini akses layanan keuangan di pesesaan juga masih relatif terbatas. Untuk itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan suatu plafon baru yang mampu menciptkan aktivitas ekonomi di desa,” ujar Robert.
Ada empat program inklusif keuangan yang saat ini yang sedang didorong dan difasilitasi oleh OJK, pertama mendorong akses keuangan khususnya pembiayaan usaha produktif melalui pengembangan KUR klaster; kedua, mempercepat akselirasi pengembangan ekonomi syariah; ketiga, meningkatkan akses keuangan di daerah melalui optimalisasi peran BUMDes; dan keempat, memperluas sumber pemberdayaan pembangunan infrastruktur di daerah melalui penerbitan obligasi daerah.
Sementara itu, Asisten II Setda NTT Semuel Rebo mengatakan, pemerintah provinsi NTT terus berupaya untuk mendorong semua desa di NTT untuk memiliki BUMDes dalam menunjang pembangunan desa.
“ Kita masih punya PR lagi untuk bagaimanan melakukan sistensi untuk semau desa supaya 3.026 desa memiliki BUMDes. Tentu ini, kita berharap partisipasi dari berbagai mitra termasuk di dalamnya perbankan untuk bersama – sama dengan kita membangun BUMDes,”katanya. (L. Ng. Mbuhang)
