GRESIK, beritalima.com – Pemerintah Kabupaten Gresik resmi meluncurkan babak baru dalam pengelolaan keuangan daerah dengan melantik 17 Jurusita Pajak Daerah pertama dalam sejarah kabupaten. Tak hanya soal penegakan, pelantikan ini menandai transformasi pendekatan dalam penagihan pajak: dari represif menjadi humanis.
Acara pelantikan yang digelar hari ini dihadiri langsung oleh Plt Bupati Gresik Asluchul Alif, Sekda Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, dan Kepala BPPKAD Gresik, Andhy Hendro Wijaya. Mereka menjadi saksi dimulainya langkah progresif untuk menangani piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang saat ini mencapai Rp271,1 miliar.
“Jurusita bukan sekadar penagih. Mereka adalah duta komunikasi fiskal yang harus hadir dengan empati dan etika,” tegas Plt Bupati Alif. Ia menekankan bahwa warga yang menunggak tetap harus diperlakukan sebagai mitra dalam pembangunan, bukan objek tekanan.
Pendekatan baru ini memperkuat semangat reformasi fiskal daerah yang tak hanya mengejar angka, tetapi juga menjaga harmoni sosial. Jurusita Pajak Daerah diproyeksikan menjadi jembatan antara kepatuhan pajak dan keadilan pelayanan publik.
Didukung regulasi terbaru melalui Peraturan Bupati tahun 2024 serta hasil studi banding ke Kabupaten Sleman, ke-17 jurusita telah dibekali pelatihan intensif di STAN. Mereka siap terjun perdana ke lapangan mulai Juni 2025, dengan fokus awal di wilayah pedesaan.
Kepala BPPKAD, Andhy Hendro Wijaya menyebut langkah ini sebagai awal dari strategi “cleansing” piutang pajak yang menyeluruh dan berkelanjutan. “Bukan hanya mengejar pembayaran, tapi juga membangun kesadaran baru soal pentingnya kontribusi pajak untuk kemajuan Gresik,” ujarnya.
Dengan jurusita berpakaian rapi dan tutur kata ramah, Gresik tidak hanya menagih pajak, tapi juga memulihkan kepercayaan publik—bahwa negara hadir bukan untuk menekan, melainkan merangkul.(*)
