MADIUN, beritalima.com- Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Madiun Ke-449, Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menggelar istighotsah, Jumat, 14 Juli 2017.
Yang menarik, tidak seperti tahun sebelumnya, tahun ini istighotsah digelar di pendopo baru yang berada di lingkungan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun di Mejayan. Sebelumnya, istighotsah digelar di pendopo lama, Muda Graha, di Jalan Alon-Alon Utara Nomor 4 Kota Madiun.
Istighotsah yang dipimpin KH Mustaqim Basyari, dihadiri Bupati Madiun H. Muhtarom, Wakil Bupati H. Iswanto, anggota Forkopimda atau yang mewakili, ulama, kepala OPD dan seluruh pejabat eselon III dan IV di jajaran Pemkab Madiun.
Dalam sambutannya, Bupati Madiun H. Muhtarom, mengatakan, kegiatan istighotsah ini merupakan agenda rutin Pemkab Madiun setiap tahun dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun.
“Dengan istghotsah ini, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan selama setahun yang lalu mendapatkan berkah dari Allah, SW, dan apa yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar demi kemajuan masyarakat KabupatentMadiun,” kata H. Muhtarom.
Dengan persetujuan dari seluruh yang hadir, akhirnya Pendopo dinamai Pendopo Graha Ronggo Djumeno.
Kalau dilihat dari sejarah Kabupaten Madiun, nama Ronggo Jumeno adalah bupati Madiun pertama yang memerintah pada tahun 1568-1586 Masehi. Kemudian kepemimpinannya oleh putrinya bernama, Retno Jumilah. Bupati Madiun terdahulu, merupakan keturunan dari Kesultanan Demak, dengan sultan pertamanya bernama Raden Patah.
Terkait dengan kepindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke Mejayan-Caruban Kabupaten Madiun, Muhtarom berharap agar mantan Bupati Madiun yang telah wafat ini juga ikhlas.
“Karena pemindahaan pusat pemerintahan yang saat ini juga tidak terlepas dari inspiasi dari Bupati sebelumnya. Seperti kita ketahui baersama, bahwa awal pertama Kabupaten Madiun berada di Ngurawan Kecamatan Dolopo. Selanjutnya pindah ke Sogaten Kota Madiun. Dari Sogaten pindah lagi ke Kuncen Kota Madiun. Dari Kuncen kemudian pindah lagi ke Pangongangan Kota Madiun,” terangnya.
Pada eera Bupati H. Muhtarom, bersama Wakil Bupati H. Iswanto, mengambil langkah politik memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun dari wilayah administrasi Kota Madiun ke wilayah administrasi Kabupaten Madiun.
Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan Otonomi Daerah agar dapat berkompetisi antar daerah. “Kalau posisi pemerintahan masih berada di wilayah administrasi Kota Madiun, maka wajah Kabupaten Madiun menjadi tidak jelas,” tambahnya.
Atas dasar itulah, maka pusat pemerintahan Kabupaten Madiun dipindahkan ke wilayah administrasi Kabupaten Madiun. Selain adanya faktor otonomi daerah, juga ada lain yang mengharuskan Kabupaten Madiun pindah ke wilayah adminitrasi Kabupaten Madiun.
“Yaitu faktor sosial, faktor ekonomi dan juga multi player efek yang menyertai. Hal ini akan terus dilakukan demi kemajuan Kabupaten Madiun,” pungkas H. Muhtarom. (Bag. Humas Setda Kabupaten Madiun/editor: Dibyo).
