MADIUN, beritalima.com- Dalam rangka Bulan Ramadan tahun 2020/1441 Hijriah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini Bupati, H. Ahmad Dawami, bersama seluruh jajaran Forkopimda, alim-ulama, dan Kantor Kementerian, menggelar rakor untuk merumuskan kegiatan keagamaan di tengah pandemi Corona atau virus Covid-19.
Pembahasan dalam rapat tersebut untuk mencari solusi agar masyarakat Kabupaten Madiun nantinya dapat menjalankan ibadah sholat tarawih dan kegiatan keagamaan lain dengan aman dan tenang.
Karena itu Pemerintah Kabupaten Madiun meminta masukan dari para alim ulama, termasuk dari Rois Syuriah PCNU, Ketua Tanfidiyah PCNU, Ketua MUI, Ketua FKUB dan Ketua Muhammadiyah setempat.
Di sisi lain, jumlah pemudik yang telah mencapai 14.292 orang, membuat Pemerintah Desa kewalahan untuk memantau keberadaannya. Namun pemudik sudah didata dan dihimbau untuk melakukan karantina, mandiri.
“Mengingat jumlah pemudik yang semakin hari semakin meningkat dan diprediksi sampai 20 ribu orang lebih, saya meminta tolong masyarakat untuk membantu dalam pengawasannya. Pemerintah tidak mampu sendiri, harus ada campur tangan masyarakat dan kesadaran pemudik,” pinta Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami.
Beberapa kesepakatan dalam rapat ini antara lain, Pemerintah akan melakukan pemetaan masjid yang berada di zona merah. Selain itu Pemerintah juga akan menutup masjid yang berada di pinggir jalan besar, agar mushafir tidak beribadah di masjid tersebut.
Sedangkan para pemudik, dilarang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Hal ini semua dilakukan untuk menekan penyebaran virus Corona.
“Dengan penutupan masjid, bukan berarti tidak ada aktifitas di dalamnya. Namun yang boleh melakukan aktifitas di masjid hanyalah para Takmir Masjid,” jelasnya.
Tidak hanya membahas tentang kegiatan keagamaan di bulan Ramadan, rapat juga membahas tentang penolakan jenazah yang mungkin terindikasi Covid-19.
Untuk itu, btjpati menghimbau agar masyarakat tidak perlu takut, karena penanganan jenazah sudah sesuai dengan intruksi WHO.
Pada penghujung rapat, para alim ulama menyepakati dan mendukung langkah Pemerintah dalam pencegahan Covid-19. Dengan begitu, masyarakat juga harus mendukung dan menghargai langkah Pemkab Madiun. (Dibyo).
Ket.Foto: H. Ahmad Dawami.
