MADIUN, beritalima.com- Pemkab Madiun, Jawa Timur, mensosialisasikan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di ruang rapat Eka Kapti Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun di Caruban, Senin 12 Agustus 2019.
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, berharap, di tahun 2020, permasalahan RTLH selesai. “Saya menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mendata kembali masyarakat yang masih menghuni rumah paling tidak layak huni, masing-masing desa 5 RTLH,” ucap H. Ahmad Dawami.
Bupati juga mengajak seluruh undangan yang hadir untuk menjadikan momen idul adha ini menjadi semangat gotong royong untuk rela berkorban kepada sesama.
“Sesuai dengan kesepakatan, yang miskin kita bantu, yang menangah kita fasilitasi dan yang kaya kita lindungi. Dilindungi ini dalam arti membantu yang miskin,” terangnya.
Permasalahan kemiskinan, paparnya, tidak bisa diselesaikan dengan anggaran negara saja.Tetapi kepedulian sesama masyarakat harus ditinggkatkan, dengan maksud kegotongroyongan antar masyarakat harus ditingkatkan.
“Berbicara kesejahteraan, yang paling penting adalah masalah permukiman bagi masyarakat. Kita targetkan di tahun 2020 masalah RTLH kita selesai. Agar biaya yang dikeluarkan masyarakat tidak tinggi karena menyangkut kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Permukiman bagi masyarakat itu penting, ini yang menjadikan modal utama bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Kalau program bantuan ini terus menerus dilakukan, lanjutnya, banyak masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan merehab rumahnya sehingga perlu adanya pendataan skala prioritas. “Sehingga di tahun 2020, permasalahan RTLH dapat kita selesaikan dengan baik,” tuturnya.
Pelaksanaan sosialisasi ini bermaksud untuk memberikan pemahaman agar pelaksanaan sesuai peraturan dan mekanisme yang benar. Sedangkan tujuan sosialisasi ini, nantinya agar bantuan dapat diterima tepat sasaran.
Untuk diketahui, Pemkab Madiun mengalokasikan anggaran untuk kegiatan bantuan rehabilitas RTLH di APBD tahun 2019 sebesar Rp 4 milyar yang diperuntukan bagi 400 penerima RTLH di 123 desa dan kelurahan pada 15 kecamatan.
Selain dari APBD, juga ada program BSPS dan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat dengan jumlah RTLH yang ditangani 2.526 unit. Sehingga pada akhir tahun 2019, jumlah RTLH yang tersisa sebanyak 6.507 unit dari jumlah awal 12.000 unit sesuai dengan data base RTLH tahun 2015. Kegiatan ini, akan diprogramkan secara bertahap pada tahun anggaran yang akan datang.
Dalam sosialisasi ini, juga dilakukan penyerahan bantuan RTLH secara simbolis, yang diserahkan oleh Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, kepada penerima Bantuan RTLH dari Anggaran APBD Kabupaten Madiun tahun 2019. (Dibyo).
Ket.Foto: H. Ahmad Dawami (kanan), H. Hari Wuryanto (kiri).
