SERDANGBEDAGAI,beritalima.com-Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Keuangan bagi OPD Tahun 2018 bertempat di The Hill Resort Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, Rabu (10/1).
Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai 10 s/d 12 Januari 2018 dibuka secara resmi oleh Bupati Sergai Ir. H. Soekirman. Turut hadir Kepala BPKA H. Gustian, SE, MM, Ak, CA, serta para peserta yang berasal dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan aparatur yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan OPD di Lingkungan Pemkab Sergai.
Saat membuka kegiatan Bimtek, Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menyampaikan bahwa kinerja yang telah dilaksanakan terkait perencanaan dan kontrolnya saat ini belum bisa dikatakan sempurna. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai yang didapat adalah 1,3 dari maksimal 5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang diawasi oleh Menpar RB saat ini mendapat posisi orientasi B, dan hanya terdapat dua daerah di Sumut yang memperoleh predikat tersebut.
Sedangkan pelayanan publik yang dinilai oleh Ombudsman pada beberapa OPD memperoleh nilai yang cukup baik. Namun hal tersebut tidak berarti karena penilaiannya adalah secara keseluruhan OPD sehingga kita hanya mencapai zona kuning. Oleh karenanya saya menyambut baik dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini sebagai bentuk keseriusan Pemkab Sergai untuk melakukan langkah-langkah dalam hal penyusunan laporan keuangan yang transaparan dan akuntabilitas, katanya.
Diungkapkan Bupati bahwa terdapat beberapa unsur seperti Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pengguna Anggaran (PA), Aparat Pengelolaan Keuangan (APK) dan Laporan Keuangan (LK) yang kesemuanya ini adalah bagian dari objek pemeriksaan dan kemudian jika ada hasil pemeriksaan terdapat temuan, maka kita diberi waktu untuk memperbaiki dan menyelesaikannya. Dengan demikian, saya memandang apa yang kita lakukan hari ini sangat penting dan strategis dalam rangkaian pencapaian predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan yaitu WTP, ujarnya.
Pada tahun 2017 hingga 2018 kita telah memasuki era digital dan aplikasi egovernment seperti Sisumaker, Sipintar, e-budgeting dan lainnya. Sistem kita sekarang dalam masa transisi dari manual ke digital, dan saat ini kita lebih condong kearah aplikasi dalam hal pengelolaan keuangan. Dengan penggunaan aplikasi dan penyerahan aset tersebut kita yakin akan dapat melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset daerah dengan baik dan transparan guna pencapaian WTP tersebut.
Kepada para peserta Bimtek diharapkan dapat menyerap pemaparan dari narasumber sehingga segala permasalahan-permasalahan keuangan tidak menjadi temuan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) karena telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Jika pengadminiatrasian aset dan keuangan dijalankan dengan baik, maka akan memudahkan dalam hal pertanggung jawaban dokumen serta pendukung lainnya, ungkap Bupati Soekirman.
Sementara itu Ketua Panitia Penyelenggara Kegitan H. Gustian, SE, MM, Ak, CA melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan serta pemahaman dalam mengimplementasikan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Selain itu untuk meningkatkan kualitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah guna mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, benar, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Materi Bimtek ini mencakup gambaran umum akuntansi dan laporan keuangan daerah, pengenalan dan review akun, perkiraan laporan keuangan OPD, akuntansi pendapatan, belanja, beban, aset lancar, aset tetap dan penyusutan aset tetap, aser lainnya serta akuntansi kewajiban. Sedangkan Narasumber kegiatan ini berasal dari perusahaan penyedia jasa akuntansi nasional, katanya.(Siti)
