Beritalima.com.Penanganan kemiskinan perlu dimulai dengan data awal yang benar, jika data kemiskinan keliru maka penangulangan kemiskinan tidak akan selesai. Akurasi dan validitas data merupakan syarat mutlak tolok ukur untuk menunjang penanganan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penangulangan kemiskinan Oleh karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan maupun lembaga terkait dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penangulangan kemiskinan.
Berdasarkan kondisi riil tersebut, upaya pengurangan kemiskinan menjadi agenda vital bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menggelar kegiatan proses Uji Publik untuk verifikasi data hasil Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang dilaksanakan di Balai Desa Tanjung Harap Kecamatan Serba Jadi, Selasa (17/5).
Turut hadir pada kesempatan ini Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Kadisosnakerkop Aguslan Simanjuntak, SE, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Camat Serba Jadi Nasaruddin Nasution, S.Sos, MM, Muspika Kecamatan Serba Jadi, Ketua BITRA Sumut Wahyudi dan jajarannya, Tim Peninjau SID Pemko Tebing Tinggi dan Batu Bara, Fasilitator Program SAPA, TP2KD, dan Kades Tanjung Harap dan masyarakat sekitar.
Dalam sambutannya dijelaskan Bupati Sergai H. Soekirman bahwa uji publik ini bertujuan memberikan transparansi bagi masyarakat dan memastikan bahwa data hasil survey dengan menggunakan pendekatan AKP untuk merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran, sesuai dengan identitas orang miskin di Desa Tanjung Harap. Inisiatif penerapan AKP disampaikan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, sebagai sebuah inisiatif untuk membangun data keluarga secara terbuka dan partisipatif, setelah pendataan dalam bentuk sensus aset, data diolah dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang berbasis partisipatif yang berdampak pada peningkatan transparansi dan akurasi. Database yang baik akan dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan sehingga lebih efektif dan tepat sasaran sebagai upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sergai.
Lebih lanjut dijelaskan H. Soekirman, alasan yang melatarbelakangi dipilihnya Desa Tanjung Harap sebagai sekaligus lokasi gelar uji publik terhadap verifikasi hasil survey AKP dan juga percontohan (pilot project) pengelolaan SID Tanjung Harap dikarenakan penerapan SID Desa Tanjung Harap dinilai yang menjalankan terbaik di kawasan Provinsi Sumatera Utara (Provsu). Hal ini dibuktikan SID Desa Tanjung Harap aktif dan rutin dalam sistem pelayanan administrasi publik dan data dan keberadaanya dapat secara langsung diakses masyarakat.
Dengan data integratif yang disusun dari partisipasi masyarakat melalui proses uji publik yang dilakukan di Desa Tanjung Harap ini kemudian akan ditinjau kembali proses pendekatan dan metode pelaksanaannya. Sehingga diminta kepada seluruh masyarakat dihimbau dapat memberikan data yang riil pada saat dilakukan survey lebih lanjut partisipasi kemiskinan masyarakat dilapangan agar menghasilkan data yang akurat. Sehingga hasil dari diagnosis maupun survey AKP ini dapat diteruskan oleh pemerintah daerah untuk diusulkan kepada pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat, pungkas Bupati Sergai Ir. H. Soekirman.
Kegiatan diisi dengan dialog interaktif tentang upaya pengurangan angka kemiskinan yang disampaikan oleh narasumber.(S.i)
Teks Photo :Bupati Sergai Ir. H. Soekirman memberikan sambutannya dihadapan masyarakat pada acara Uji Publik Hasil Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang dilaksanakan di Balai Desa Tanjung Harap Kecamatan Serba Jadi, Selasa (17/5).(S.i)
