SITUBONDO, beritalima.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo mendapat alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) pada tahun 2022 sebesar Rp47 miliar lebih. Itu artinya lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sekitar Rp38 miliar.
Menurut Kabid Perekonomian dan SDA pada Bappeda Situbondo, Jupri. Angka tersebut berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2022, tetang perubahan atas Perpres nomor 104 tahun 2021, tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2022. “Lebih tepatnya DBHCHT kita ada diangka Rp47.101.578.000,” ucapnya kepada Jurnalis Memo Indonesia.com, Kamis (14/7/2022).
Lebih lanjut, pria 43 tahun ini mengatakan, bila ditambah dengan Silpa DBHCHT di tahun 2021 yang sekitar Rp8.647.937.000, maka total DBHCHT Pemkab Situbondo tahun 2022 menjadi Rp55.748.515.000. “Dana tersebut kita alokasikan ke tiga bidang. Yakni kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum,” tegasnya.
Pada bidang kesejahteraan masyarakat, Jupri menjelaskan ada 6 OPD yang mengelola. Yaitu Dinsos, Diskoperindag, Disnaker, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dishub, dan PUPP.
“Itu bisa berupa BLT, pelatihan kerja, pembagian pupuk urea gratis kepada petani, PJU, RTLH dan progam Tolop,” bebernya.
Lebih jauh, pria asal Desa Kalibagor ini menambahkan, pada bidang kesehatan dikelola oleh Dinkes, RSUD dr Abdoer Rahem, RSUD Besuki, serta RSUD Asembagus. “Dana itu digunakan untuk pembangunan jamban keluarga, pengadaan alat kesehatan, dan rehap gedung rumah sakit,” imbuhnya.
Kemudian di bidang penegakan hukum ada di Satpol PP. “Nah nanti disana berupa sosialisasi tentang cukai dan operasi pasar rokok ilegal,” pungkasnya.
Untuk itu, dirinya mengajak masyarakat Kota Santri Pancasila untuk memberantas peredaran rokok ilegal di Situbondo. “Sebab keberadaannya jelas merugikan negara, karena tidak ada pemasukan dari cukai. Sehingga berdampak terhadap penerimaan pemerintah daerah dari DBHCHT,” tutupnya. (ADV/Bet).
