TRENGGALEK, beritalima.com –
Di tahun 2022 silam, sebaran kemiskinan ekstrem Kabupaten Trenggalek menyentuh angka 1,52 persen. Meski begitu, masih lebih rendah dibanding estimasi rata-rata jumlah (kemiskinan ekstrem) Provinsi Jawa Timur yang ada diposisi nominatif 1,8 persen.
Pun begitu, Pemkab Trenggalek tetap menargetkan untuk tahun depan (2024) bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem.
Hal tersebut diselaraskan dengan harapan pemerintah pusat yang juga ingin mencapai nol kemiskinan ekstrem di tahun 2024 mendatang.
Disinggung mengenai potensi itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menyampaikan jika pihaknya terus berupaya dan berusaha agar mampu merealisasikan. Dengan salah satu langkah yang diambil adalah melalui validasi data lapangan.
Strategi tersebut diperlukan agar sasaran bantuan dari pemerintah benar-benar bisa tepat kepada masyarakat miskin ekstrem.
“Usai validasi lapangan, dari angka 1,52 persen tersebut ternyata mengalami penurunan. Jadi yang benar – benar miskin ekstrem tidak sebanyak yang telah dicatat oleh pemerintah pusat,” kata Mochamad Nur Arifin, Sabtu, 11 November 2023.
Sedangkan sesuai hasil verifikasi dan validasi di lapangan, masih menurut bupati, dari 10.633 jiwa yang masuk data kemiskinan ekstrem, sekitar 2000 orang diantaranya tidak layak masuk kategori tersebut. “Sehingga, bisa dikatakan tinggal dikisaran 8000 jiwa yang benar-benar masuk kategori miskin ekstrem,” imbuhnya.
Sebagai bupati, dia telah mengintruksikan kepada lintas OPD untuk bergotong royong. Kemudian memfokuskan pelaksanaan programnya demi upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Setiap OPD wajib berperan serta dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, ‘jadi money follow program’. Kalau programnya penyelesaian kemiskinan ekstrem, ya semua OPD harus menuntaskan itu (kemiskinan ekstrem),” ujar Nur Arifin.
Sebagai contoh adalah, masyarakat yang masuk dalam usia produktif, Pemkab Trenggalek akan memberikan pelatihan bersertifikasi melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta mencarikan lapangan pekerjaan bagi yang bersangkutan.
Sedangkan untuk yang berwirausaha akan dilatih oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskomidag) untuk bisa memproduksi barang-barang sesuai keahlian dan minatnya. “Tidak hanya itu, produk dari masyarakat tersebut akan dicarikan pangsa pasarnya,” imbuhnya.
Dilain sisi, suami Novita Hardini ini juga mendorong masing-masing pemerintah desa agar mau mengikuti program Adipura Desa. Pasalnya, kegiatan tersebut kini telah digulirkan oleh Pemkab Trenggalek.
“Lewat Adipura Desa, lingkungan jadi bersih sehingga jauh dari kesan kumuh. Itu merupakan salah satu indikator standar kemakmuran untuk mengurangi risiko kemiskinan,” pungkas Nur Arifin. (her)
