PADANG,beritaLima — Pemerintah Kota Padang diminta menghentikan penggunaan bantuan hibah dengan cara yang tidak wajar, bermuatan politis dan hanya untuk pencitraan. Hal itu berkaitan dengan anggaran belanja hibah yang mencapai Rp61,90 miliar dalam KUA-PPAS APBD 2017 atau mengalami kenaikan Rp12,45 miliar dari APBD Perubahan 2016.
Hal tersebut disampaikan Jumadi, Ketua Fraksi Partai Golkar Bulan Bintang. “Jangan sampai peningkatan anggaraan ini malah disalahgunakan oleh oknum-oknum berkepentingan,” tegasnya Rabu (9/11/2016).
Ia minta bantuan hibah menjadi perhatian serius. Apalagi DPRD berfungsi dalam penganggaran serta pengawasan terhadap penganggaran dan penggunaan keuangan daerah di Kota Padang sehingga pihaknya merasa perlu mengingatkan atau meminta pemerintah memperhatikan hal tersebut.
Ia mencontohkan, ada nomenklatur bantuan untuk masjid dalam rangka Jumat Keliling yang nantinya akan dilaksanakan pimpinan kota. Penamaan untuk kegiatan bantuan hibah seperti itu menurutnya terkesan bermuatan politis untuk pencitraan.
“Apalagi Padang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan 2016. Jangan sampai ke depannya malah memburuk,” ungkapnya.
(pdm/bim/rki)
