MADIUN, beritalima.com- Data statistik menjadi salah satu rujukan pemerintah untuk memformulasikan kebijakan, termasuk merencanakan pembangunan. Karena itu, Pemkot Madiun, Jawa Timur, mendukung program Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun disagregasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 2018.
Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Madiun,H. Sugeng Rismiyanto, melalui Sekda Rusdiyanto, saat menghadiri koordinasi dinas dalam rangka penyusunan disagregasi PMTB Kota Madiun 2018 di Sun Hotel, Rabu 11 April 2018.
‘’Pemerintah terus mengupayakan azas keterpaduan, keakuratan, dan pemutakhiran data statistik,’’ kata Rusdiyanto.
Karena itu, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu upaya dan kerjasama dari berbagai pihak. Tidak hanya BPS, tetapi juga pemkot dan masyarakat.
PMTB diartikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Pendataan dilakukan untuk untuk melihat pelaku ekonomi yang melakukan investasi. Kemudian, melihat nilai investasi yang terjadi pada industri atau lapangan usaha. Selain itu juga melihat nilai investasi dan stok barang modal pada suatu institusi di industri tertentu.
Selanjutnya, disagregasi PMTB akan menghasilkan matriks PMTB yang menggambarkan nilai PMTB pada satu industri atau institusi menurut jenis aset tetap selama beberapa periode tertentu. PMTB berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi di masa sekarang dan masa depan.
Rusdiyanto menambahkan, pembentukan investasi bertanggungjawab pada peningkatan ekonomi suatu wilayah. Sejak 2014, Kota Madiun mengalami peningkatan dalam nilai investasi. Dia berharap, data PMTB yang rinci dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi. ‘’Juga membantu investor dan pengusaha untuk mengetahui arah kebijakan usahanya,’’ ungkapnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Madiun ,Totok Sugiarto. Dia optimis ekonomi Kota Madiun akan terus meningkat 5-7 tahun ke depan. Apalagi, dengan dibukanya tol Ngawi-Kertosono. ‘’Kota Madiun tidak akan tinggal diam untuk meningkatkan investasi,’’ kata Totok Sugiarto.
Peningkatan investasi, lanjut Totok, melingkupi berbagai bidang. Diantaranya sektor perhotelan dan perdagangan. Karenanya, selama 2018 ini pemkot terus menggenjot pelaku UMKM agar semakin berkembang.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Madiun, Firman Bastian, menjelaskan, pendataan akan dimulai April 2018. Selanjutnya pengolahan data dilakukan April-Juli dan analisis sudah bisa dilaksanakan pada November-Desember 2018.
Responden survei antara lain rumah tangga. Lalu, lembaga non profit yang melayani rumah tangga seperti LSM, partai politik, organisasi sosial, organisasi keagamaan, hingga organisasi profesi. Selain itu juga pemerintah meliputi dinas atau instansi. Serta financial corporation (FC), serta non financial corporation (NFC).
“Kegiatan penyusunan disagregasi PMTB merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 79/2017. Yakni, tentang rencana kerja pemerintah (RKP) 2018. Tujuannya untuk mendapatkan data rinci berdasarkan institusi, industri/lapangan usaha, dan jenis komiditi. Selanjutnya, menjadi bahan perencanaan pembangunan seperti kebijakan investasi dan determinasi penguatan sektor industri,” terang Firman.
Penyusunan disagregasi PMTB juga dapat dimanfaatkan sebagai indikator perhitungan usia pakai menurut jenis komoditas dan industri. Kemudian, memperoleh data populasi berdasarkan jenis komoditas yang menjadi PMTB menurut wilayah. Serta, menjadi alat evaluasi dan menghitung stok kapital menurut lapangan usaha.
‘’Karena itu, kami perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat,’’ pungkasnya. (Kominfo).
Ket. Foto: Rusdiyanto.
