MADIUN, beritalima.com-Untuk meningkatkan keterbukaan terhadap publikg Pemkot Madium, Jawa Timur, mengkonsultasikan rancangan awal Rencana Pembangunao Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada masyarakat, di Gedung Diklat, Selasa 7 Mei 2019.
Apalagi, jalannya pemerintahan tak terlepas dari perencanaan. Tak terkecuali, pemerintahan Walikota-Wakil Walikota, H. Maidi-Inda (Mada) lima tahun ke depan. Untuk itu, perencanaan dimulai saat ini. Forum konsultasi publik ini digelar untuk membahas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun 2019-2024. Kegiatan ini, diharapkan memunculkan ide, saran, dan masukan publik terkait visi-misi Mada untuk lima tahun ke depan.
Kegiatan ini diawali paparan walikota terkait visi dan misi pasangan Mada ke depan. Yakni Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pada Partisipasi Masyarakat Kota Madiun Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Kontrol Kinerja dan Akuntabilitas Terhadap Pemerintah, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun, dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun.
Lima misi tersebut terangkum dalam Panca Karya. Yakni, Madiun Kota Pintar, Madiun Kota Melayani, Madiun Kota Membangun, Madiun Kota Peduli, dan Madiun Kota Terbuka. Di dalamnya terdapat 33 program unggulan yang di-breakdown lagi menjadi 111 program selama lima tahun ke depan.
Walikota Madiun, H. Maidi, menuturkan, RPJMD tidak hanya mengedepankan masalah ditingkat daerah. Namun, juga harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJM Provinsi.
Untuk itu, Maidi memastikan RPJMD Kota Madiun juga mengadopsi dari nasional dan provinsi. Harapannya, sudah tidak banyak lagi koreksi di tingkat provinsi.
‘’Kalau ini sudah linear, akan tidak banyak koreksi. Selain itu, masalah anggaran juga tidak banyak kendala. Apakah itu anggaran cukai, DAK (Dana Alokasi Khusus), dan lainnya,’’ kata H. Maidi.
Berbagai masukan dari masyarakat juga mengemuka. Mulai masalah ketersediaan air, pemberdayaan perempuan, penyelesaian konflik di tingkat kelurahan, hingga perekonomian dan pertanian.
Maidi menyebut, partisipasi masyarakat penting dalam pembangunan. Pihaknya, berharap partisipasi ini terus ditingkatkan. Masyarakat yang tidak dapat menyampaikan masukan secara langsung juga dapat memberikan saran melalui tertulis. Saran dan masukan dapat dikirim kepada walikota maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (Sumber Kominfo. Editor: Dibyo).
Ket.Foto: H. Maidi dan Inda Raya.
