MADIUN, beritalima.com- Satu lagi visi Walikota-Wakil Waliota Madiun, Jawa Timur, H. Maidi-Inda Raya, terwujud. Kali ini terkait urusan birokrasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Untuk hal tersebut, Pemerintah Kota Madiun mendapatkan penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award 2020 Terbaik Ketiga Kategori III Tingkat Kota Secara Nasional.
Penghargaan dan piagam ini, diserahkan oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, kepada Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto, di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kamis 1 April 2021.
Kategori III tersebut terkait penilaian kompetensi. Itu berdasarkan kesesuaian antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.
Artinya, dalam penataan SDM di birokrasi Pemerintah Kota Madiun sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing pejabat. Penempatan pejabat yang sesuai dengan kompetensi tersebut perlu agar jalannya pemerintahan bisa optimal. Artinya, pelayanan kepada masyarakat juga bisa maksimal.
‘’Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan penghargaan dari BKN terkait bidang penilaian kompetensi. Dari awal dalam jalannya birokrasi di kota kita memang selalu mengedepankan penilaian kompetensi dan konsisten sampai saat ini,’’ kata Sekda Rusdiyanto usai menerima penghargaan.
Bahkan, kerap dilakukan uji-uji kompetensi kepada aparatur yang akan menduduki jabatan tersebut. Harapannya, kemampuan aparatur yang akan bertugas benar-benar sesuai dengan jabatan yang akan diemban. Hal tersebut memang menjadi prioritas sesuai dengan visi Walikota-Wakil Walikota Madiun. Yakni, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Artinya, Walikota Madiun cukup menaruh perhatian terkait good dan clean government.
‘’Bisa dibilang penempatan pejabat ini menyesuaikan kompetensi masing-masing. Istilahnya the right man in the right place,’’ ungkapnya.
Namun, bukan berarti sudah saatnya berpuas diri. Sebaliknya, ada banyak yang harus ditingkatkan. Sebab, masih terdapat empat kategori lagi dalam BKN Award tersebut. Yaitu, kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, kategori Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT), kategori Penilaian Kinerja, dan kategori Komitmen Pengawasan.
‘’Tentunya ini harus ditingkatkan. Seperti Pemprov Jawa Timur yang mendapat dua kategori sekaligus. Tidak menutup kemungkinan kelima kategori itu bisa tercapai semua,’’ pungkasnya. (Sumber Diskominfo/editor: Dibyo).
Rusdiyanto (tengah) atas.
