MADIUN, beritalima.com- Komitmen pengendalian gratifikasi yang telah dilakukan oleh Gubernur Jatim beserta Kepala Daerah se Jawa Timur 10 Juli 2017 lalu terus ditindaklanjuti oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melalui kegiatan pemetaan tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur yang pada senin (6/11/2017) pagi tadi dilaksanakan di Kantor Bappeda Kota Madiun.
Arif Nur Cahyo, perwakilan KPK Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi mengatakan pelaksanaan masih diperlukannya komitmen dan integritas dari pimpinan daerah serta DPRD yang menjadi kunci utama dalam pencegahan tindak pidana korupsi. “Apabila kepala daerah dan pejabatnya berkomitmen maka akan diikuti oleh OPD dibawahnya, sehingga mampu meminimalisis dari korupsi,” ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah, Maidi mengatakan pengendalian tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebagai bentuk komitmen dengan KPK terus dilaksanakan di Kota Madiun. Salah satunya melalui kegiatan e-planning dan e-budgeting. “Sistem mulai dari e-planning sampai dengan PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) secara online harus dilakukan dan Pemkot Madiun sebagian sudah berjalan, hanya ada beberapa yang perlu dilakukan pembenahan, namun tidak jadi masalah,” tutur Sekda Kota Madiun.
Untuk penyempurnaan teknologi yang terkait pengelolaan anggaran, Maidi menyatakan tahun 2018 nanti lebih sempurna, dan apabila belum dianggarkan akan dianggarkan pada perubahan anggaran.
“Di dalam satu kegiatan dan di dalam pelayanan izin satu pintu, IT-nya harus lengkap dan dibuat online semua, dan apabila semua sistem sudah dibangun dengan baik menggunakan IT, siapapun pengganti disitu pasti akan taat pada sistem yang telah dibangun dengan baik,” terang mantan pengajar ini.
Lebih lanjut Maidi menjelaskan melalui sistem e-planning, visi dan misi dari walikota yang sudah dibreakdown (diuraikan) mulai dari RPJMD, maupun Musrenbangnya akan terlihat. Dan e-planning itulah yang akan menentukan e-budgeting. Dari e-budgeting yang sudah terencana dari e-planning dan dapat diakses oleh masyarakat akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Tahun ini sudah berjalan dan akan disempurnakan tahun depan, e-planning dan e-budgeting yang masih berjalan sendiri – sendiri ini akan kita integrasikan,” pungkasnya.
Menambahkan informasi tentang e-planning, Totok Sugiarto, Kepala Bappeda Kota Madiun mengatakan perencanaan melalui e-planning yang didapat dari hasil musrembang tingkat kelurahan kecamatan hingga tingkat kota akan masuk ke Bappeda dan akan didistribusikan ke OPD-OPD bersangkutan. “Semua usulan masyarakat tahun 2018 akan kita penuhi namun tetap berdasarkan skala prioritas,” terangnya.
Dengan intergrasi antara e-planning dan e-budgeting, lanjutnya, maka pekerjaan akan lebih lancar dan terukur mulai dari perencanaan hingga penganggarannya.
“E-Planning juga sebagai upaya untuk membantu pemerintah daerah untuk memposting usulan dari masyarakat, maksudnya usulan apabila tercover dalam aplikasi akan lebih mudah untuk mengoreksi untuk memantau pelaksanaannya juga bisa melihat jadwalnya pelaksanaan jika belum tercover akan bisa dimasukkan ke PAK, jauh lebih mudah dan lebih simple di bidang pelaksanaan dan penganggaran,”
Totok juga menjamin melalui pelaksanaan e-planning ini akan lebih transparan, dan bisa diketahui mana yang belum dilaksanakan dan mana yang belum dan apa alasan apabila tidak dilaksanakan akan tertera pada sistem e-planning. (Dinas Kominfo Kota Madiun).
