SURABAYA, beritalima.com | Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengikuti penilaian tahap ketiga verifikasi untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 yang berlangsung secara virtual di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Selasa (6/4/2021). Ini setelah sebelumnya Pemkot Surabaya berhasil lolos dalam dua tahap penilaian PPD 2021 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas RI.
Melalui ruang sidang, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin langsung paparan jalannya penilaian. Hadir pula Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemkot.
Selain itu, perwakilan dari beberapa stakeholder terkait, seperti Bank Indonesia (BI) Wilayah Jawa Timur, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Persakmi Surabaya, Akademisi, TNI, Polri, hingga perwakilan organisasi masyarakat juga hadir dalam kegiatan penilaian ini.
Dalam pelaksanaan penilaian tahap III ini, Kementerian PPN/Bappenas RI melalui Tim Penilai Utama, Tim Penilai Independen, dan Tim Penilai Teknis, melakukan tanya jawab langsung kepada jajaran pemkot beserta stakeholder terkait. Beberapa hal pun ditanyakan pada tahap ketiga penilaian ini. Seperti, bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi, hingga berbagai upaya yang telah dilakukan Surabaya untuk menekan penyebaran Covid-19.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa selama ini pemkot selalu melibatkan stakeholder dalam berbagai bidang pembangunan. Salah satunya seperti menggerakkan ekonomi, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Bagi dia, selama ini Kota Surabaya ini dibangun dengan cara gotong-royong. “Stakeholder menjadi bagian dari pembangunan Kota Surabaya. Sehingga ekonomi di Kota Surabaya bisa terus jalan meski di masa pandemi,” kata dia mengawali paparannya.
Di samping itu, Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, di masa pandemi Covid-19, pihaknya juga melibatkan masyarakat dalam upaya menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Salah satunya yakni melalui Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. “Sehingga Surabaya ini menjadi kekuatan yang hebat ketika semua stakeholder yang hadir ini menjadi bagian dari semuanya,” jelas Cak Eri sapaan lekat Wali Kota Surabaya.
Di samping itu, kata Cak Eri, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya juga menjadi bagian daripada upaya menggerakkan ekonomi masyarakat. Pelaku UMKM diajak berkolaborasi bersama pemkot dalam berbagai kegiatan di Kota Surabaya. “Di pemkot, Insya Allah setiap hari Kamis dan Jum’at itu batik selalu pakai produk UMKM. Dan setiap ada rapat itu kami juga makanan-makanannya pesan dari UMKM Surabaya,” ungkap dia.
Pihaknya selalu menekankan, meski di masa pandemi, ekonomi di Kota Surabaya tidak boleh berhenti dan harus terus berputar. Tentunya untuk mewujudkan hal itu, disiplin protokol kesehatan harus dijaga betul. “Ekonomi di Surabaya tidak boleh berhenti dan harus berputar. Semua ini juga tak bisa berjalan di Kota Surabaya tanpa adanya legislatif, dan pimpinan DPRD Surabaya yang hebat,” terang dia.
Menurut dia, selama ini antara eksekutif, legislatif dan stakeholder yang ada di Surabaya terus berjalan beriringan dan berkesinambungan. Bahkan, satu sama lain saling mendukung dan berkolaborasi untuk bersama memajukan Kota Surabaya. “Karena itu, Fainsya Allah ke depan Surabaya akan menjadi kota yang lebih hebat lagi dari yang sekarang,” tutur Cak Eri.
Di waktu yang sama, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono dalam kegiatan penilaian itu menyatakan, pihaknya selama ini terus memantau seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran program-program di Pemkot Surabaya. Termasuk pula pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.
“Kemudian, secara keseluruhan kami juga melihat selama masa Covid-19, pemkot itu berhasil menggerakkan gotong-royong masyarakat. Ini kalau pemkot saja yang menangani Covid-19, pasti anggaran tidak cukup. Maka dari itu tingkat partisipasi masyarakat terus didorong untuk menangani pandemi Covid-19,” kata Awi sapaan lekatnya.
Sementara itu dalam hal perencanaan anggaran, Awi mengungkapkan, bahwa pemkot dan DPRD Surabaya juga selalu melibatkan masyarakat. Salah satunya yaitu melalui kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. “Pada tahap pelaksanaannya, pemkot juga memberikan laporan-laporan yang cukup intens. Sampai sekarang laporan dari Pemkot Surabaya terus berlangsung,” pungkasnya.
Sebagai diketahui, PPD sendiri merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada provinsi, kabupaten, dan kota atas prestasinya di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kegiatan PPD ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas RI.
Sedangkan untuk penilaian PPD sendiri, terbagi menjadi tiga tahapan. Yakni, tahap penilaian dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan inovasi, presentasi dan wawancara, serta verifikasi. (*)
