JAKARTA, beritalima.com | Pemerintah Kota Surabaya belum lama ini telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah. Penandatanganan PKS ini berlangsung di Aula Chakti Budhi Bhakti Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, hadir dalam penandatanganan PKS Tripartit Tahap V ini.
Di hadapan 113 kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota atau yang mewakili, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, bila ingin menuju negara yang lebih maju, maka harus terus berupaya meningkatkan tax ratio.
“Masih banyak ceruk yang dapat digali potensinya. Kita (pemerintah pusat dan daerah) memiliki subjek pajak yang sama. Karenanya, mari duduk bersama dan saling mempertukarkan data,” kata Suryo.
Lebih lanjut Suryo mengatakan, PKS Tripartit ini disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena PKS ini juga bertujuan mendukung Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman menambahkan, pemerintah pusat berinisiatif membantu Pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri melalui PKS ini. Sehingga, PKS ini sifatnya ‘win win solution’ untuk mencukupi kebutuhan belanja pusat dan daerah.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, KPK sangat antusias mendukung terlaksananya PKS ini.
“Kalau kita punya data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), data BPHTB, data PBB, izin-izin perkebunan, pertukarkan. Nah, yang kita bilang, dia harus digital. Yang kedua, biasakan semua data pakai NIK (Nomor Induk Kependudukan). Hanya NIK yang memungkinkan di-cross ke kiri dan ke kanan, kalau nama sulit,” ujar Pahala.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Hidayat Syah, hadir mewakili Walikota Surabaya Eri Cahyadi, didampingi Kepala Bidang Pendapatan Bukan Pajak Agus Faisal dan Sub Koordinator Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Muhammad.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Sigit Danang Joyo turut hadir menyaksikan penandatangan PKS Tripartit Tahap V yang diikuti Pemkot Surabaya ini. Sigit didampingi Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Fahmi Syuhada.
“Sinergi dengan Pemkot Surabaya terus dibangun dan ditingkatkan untuk optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah,” tutur Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I yang membawahi 13 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Surabaya ini.
Bagi Pemerintah Daerah, penandatanganan PKS tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 115 dan 116 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak Pemerintah pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah dapat mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju dan menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak. (Gan)
Teks Foto: Pemkot Surabaya Sepakati PKS Tripartit Bersama DJP dan DJPK
