SURABAYA, beritalima.com | Untuk mendukung penuntasan skala lingkungan zero kawasan kumuh di Surabaya, Tim Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku) bekerja sama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (Satker PIP), Satuan Kerja Provinsi, menyelenggarakan workshop Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Hotel Neo Jalan Jawa Surabaya, Kamis (29/08/19).
Workshop ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Satker PIP, perwakilan Kotaku Surabaya, OSP 3 Jawa Timur, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Jawa Timur, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan beberapa jajaran terkait.
Pelaksanaan workshop ini, bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pengetahuan kepada segenap peserta untuk berinovasi dan menyatukan visi misi dan pemikiran dalam mendukung penuntasan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan di Kota Surabaya.
Hal ini sebagai output dari tujuan program Kotaku. Salah satunya dengan kolaborasi dan akselerasi program perumahan dan kawasan permukiman untuk pencapaian target 100-0-100. Target tersebut diartikan dalam 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Dalam kesempatan itu, Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeko Surabaya, Andi Prihandoko mengatakan, untuk mendukung program tersebut, Pemkot Surabaya menetapkan beberapa kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya tahun 2015 tentang kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Kota Surabaya. “Pemkot Surabaya mempunyai konsen yang cukup besar dalam peningkatan kawasan permukiman,” kata dia.
Secara luasan, lanjut dia, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan cukup padat. Maka dari itu, melalui pelaksanaan kegiatan workshop ini, diharapkan adanya peningkatan kebijakan program dalam penanganan kumuh, strategi pencapaian target sisa pengurangan kumuh tahun 2019 bisa tuntas. “Sehingga dibutuhkan suatu perencanaan yang benar-benar mengarah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, bahwa di tahun 2019 terdapat rencana aksi penuntasan penanganan skala lingkungan lokasi prioritas di 21 kelurahan Surabaya. Rencana aksi tersebut akan menyelesaikan sisa kawasan kumuh tahun 2019 seluas 43,46 Ha. “Melalui workshop ini kami berharap peran serta dan masukan-masukan dari para peserta dalam mendukung pencapain Kota Surabaya bebas dari kawasan kumuh,” terangnya.
Di tempat yang sama, Pakar Tata Tota Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS), Maztri Indrawanto menilai, bahwa upaya-upaya dalam mencapai target 100.0.100 itu terus dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Kendati demikian, program Kotaku yang digaungkan sejak 2015 itu diharapkan bisa tuntas dalam empat bulan terakhir ini.
“Sehingga kita berharap Kota Surabaya menjadi pioner penataan program Kotaku di Indonesia dalam mencapai progres yang signifikan,” kata Maztri.
Maka dari itu, pihaknya mendorong Pemkot Surabaya, agar dalam empat bulan terakhir ini mempercepat progres pengerjaan di beberapa kawasan yang menjadi prioritas itu. Karena itu melalui workshop ini, diharapkan muncul output rumusan-rumusan tindak lanjut dari jajaran atau instansi terkait.
“Sehingga nanti output nya kita mendapatkan rumusan-rumusan yang akan dilakukan instansi atau jajaran terkait. Sehingga harapan kita semua, bulan September sampai November 2019 nanti bisa lancar dan tuntas,” pungkasnya. (*)
